3 Fokus Pemerintah untuk Digitalisasi UMKM Terkait Gernas BBI
loading...
Digitalisasi UMKM perlu terus didorong untuk mendukung Gernas BBI. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Bangga Buatan Indonesia ( Gernas BBI ) dinilai telah mengakselerasi UMKM untuk tergabung ke dalam ekosistem digital. Namun, digitalisasi masih punya tantangan untuk para pelaku UMKM yang belum digital dengan berbagai alasan.
Deputi Direktur Pemberitaan MNC Group/yang juga merupakan Mantan Staf Khusus Menteri Parekaf RI, Prabu Revolusi, menuturkan ada tiga hal yang harus diperhatikan pemerintah terkait digitalisasi guna terus mengedukasi pelaku industri dalam pemberian stimulus Gernas BBI.
“Memang ada tantangan, stimulus kan ini bentuknya kolaborasi dengan e-commerce lewat digital payment, dengan bentuknya stimulus voucher, sementara itu kan UMKM yang belum digital juga banyak sehingga ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah,” katanya saat ditemui MNC Portal Indonesia, Selasa (28/9/2021).
Pertama, bagaimana caranya mempercepat transformasi digital di masyarakat. Gernas BBI diluncurkan dalam bentuk kolaborasi berbagai pihak dengan mengandalkan stimulus berupa voucher bahkan diskon di platform marketplace.
“Jadi transformasi digital sangat terkait dengan adanya gerakan BBI, makanya perlu dilakukan atau didorong gimana caranya ada insentif atau program yang bisa mempercepat insentif atau program bagi UMKM,” ujarnya.
Mencegah adanya ketimpangan, gerakan BBI dibuat dalam jangka panjang untuk menyesuaikan para pelaku UMKM yang sedang onboarding digital. Untuk menjawab tantangan kedua, UMKM yang belum onboarding digital dengan berbagai alasan harus disiapkan opsi lain untuk meringankan mereka dan juga mendapat stimulus.
“UMKM yang tidak bisa onboarding digital karena berbagai alasan dan sebab, misalnya karena bisnisnya tidak digital savvy untuk produk yang sulit dijual secara online, misal lukisan kan gabisa,” katanya.
Kemudian faktor lain adalah jika sudah digital maka jaringan harus kuat, ada baiknya pemerintah membantu UMKM di daerah agar bisa lancar proses ke onboarding digital dengan tambahan dukungan lainnya.
Tantangan yang terakhir, jika pelaku UMKM yang memang tidak mengerti bagaimana cara kerja sistem digital karena sudah tua, pemerintah diharap memiliki opsi lain demi terciptanya pemerataan digitalisasi.
Deputi Direktur Pemberitaan MNC Group/yang juga merupakan Mantan Staf Khusus Menteri Parekaf RI, Prabu Revolusi, menuturkan ada tiga hal yang harus diperhatikan pemerintah terkait digitalisasi guna terus mengedukasi pelaku industri dalam pemberian stimulus Gernas BBI.
“Memang ada tantangan, stimulus kan ini bentuknya kolaborasi dengan e-commerce lewat digital payment, dengan bentuknya stimulus voucher, sementara itu kan UMKM yang belum digital juga banyak sehingga ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah,” katanya saat ditemui MNC Portal Indonesia, Selasa (28/9/2021).
Pertama, bagaimana caranya mempercepat transformasi digital di masyarakat. Gernas BBI diluncurkan dalam bentuk kolaborasi berbagai pihak dengan mengandalkan stimulus berupa voucher bahkan diskon di platform marketplace.
“Jadi transformasi digital sangat terkait dengan adanya gerakan BBI, makanya perlu dilakukan atau didorong gimana caranya ada insentif atau program yang bisa mempercepat insentif atau program bagi UMKM,” ujarnya.
Mencegah adanya ketimpangan, gerakan BBI dibuat dalam jangka panjang untuk menyesuaikan para pelaku UMKM yang sedang onboarding digital. Untuk menjawab tantangan kedua, UMKM yang belum onboarding digital dengan berbagai alasan harus disiapkan opsi lain untuk meringankan mereka dan juga mendapat stimulus.
“UMKM yang tidak bisa onboarding digital karena berbagai alasan dan sebab, misalnya karena bisnisnya tidak digital savvy untuk produk yang sulit dijual secara online, misal lukisan kan gabisa,” katanya.
Kemudian faktor lain adalah jika sudah digital maka jaringan harus kuat, ada baiknya pemerintah membantu UMKM di daerah agar bisa lancar proses ke onboarding digital dengan tambahan dukungan lainnya.
Tantangan yang terakhir, jika pelaku UMKM yang memang tidak mengerti bagaimana cara kerja sistem digital karena sudah tua, pemerintah diharap memiliki opsi lain demi terciptanya pemerataan digitalisasi.
(uka)
Lihat Juga :
