Colek Airlangga, Menaker Minta Jatah Kartu Prakerja Buat Calon Pekerja Migran
Sabtu, 02 Oktober 2021 - 12:00 WIB
loading...
Menaker Ida Fauziyah meminta kepada Menko Airlangga agar calon pekerja migran diberikan jatah kuota kartu prakerja. FOTO/Ilustrasi/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta kepada Menteri Koordinaor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar calon pekerja migran Indonesia (CPMI) diberikan jatah kuota kartu prakerja . Hal itu terkait Percepatan Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.
"Kami meminta kepada Menko Perekonomian agar skema Kartu Prakerja dapat dipakai untuk pelatihan calon pekerja migran Indonesia," kata dia seperti dikutip melalui pernyataan resmi, Sabtu (2/10/2021).
Baca Juga: CGV Buka Lagi 56 Bioskop, yang Sudah 2x Vaksin Yuk Merapat!
Menurut dia di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 telah mengamanatkan peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab itu, sudah seharusnya pemerintah mengupayakan agar para pekerja migran ini memiliki kompetensi.
"Saya kira sebelum berangkat ke negara penempatan, calon pekerja migran Indonesia harus punya kompetensi," kata dia.
Baca Juga: Simak Baik-baik! Ini Cara Ikut Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang ke-21
Pihaknya juga meminta kepada BP2MI agar segera melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai persoalan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penempatan calon pekerja migran utamanya penempatan ke Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan.
"Kemarin kami bertemu dengan Dubes Korea untuk Indonesia. Kami membahas soal calon pekerja migran Indonesia. Jadi kami terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait negara penempatan," katanya.
"Kami meminta kepada Menko Perekonomian agar skema Kartu Prakerja dapat dipakai untuk pelatihan calon pekerja migran Indonesia," kata dia seperti dikutip melalui pernyataan resmi, Sabtu (2/10/2021).
Baca Juga: CGV Buka Lagi 56 Bioskop, yang Sudah 2x Vaksin Yuk Merapat!
Menurut dia di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 telah mengamanatkan peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab itu, sudah seharusnya pemerintah mengupayakan agar para pekerja migran ini memiliki kompetensi.
"Saya kira sebelum berangkat ke negara penempatan, calon pekerja migran Indonesia harus punya kompetensi," kata dia.
Baca Juga: Simak Baik-baik! Ini Cara Ikut Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang ke-21
Pihaknya juga meminta kepada BP2MI agar segera melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai persoalan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penempatan calon pekerja migran utamanya penempatan ke Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan.
"Kemarin kami bertemu dengan Dubes Korea untuk Indonesia. Kami membahas soal calon pekerja migran Indonesia. Jadi kami terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait negara penempatan," katanya.
(nng)
Lihat Juga :
