Pengusaha Nyesek, Minta Kenaikan Tarif PPN Tahun Depan Ditunda

Sabtu, 02 Oktober 2021 - 20:00 WIB
loading...
Pengusaha Nyesek, Minta...
Pengusaha minta kenaikan tarif PPN tahun depan ditunda. FOTO/Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menanggapi wacana kenaikan tarif PPN pada 1 April 2022. Ada 3 dampak besar yakni penjualan ritel offlinesemakin terpuruk.

"Kenaikan tarif PPN akan semakin memperlebar jurang ketidakadilan perlakuan perpajakan yang pada akhirnya akan semakin memberatkan kinerja penjualan offline," kata Alphonzus saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (2/10/2021).

Baca Juga: Duh, Tarif PPN Naik Jadi 11% Mulai April 2022

Dampak lain, kata dia, akan mendorong masyarakat memilih belanja barang ke negara tetangga. Pasalnya banyak negara tetangga sedang berlomba untuk memberikan berbagai kemudahan dalam sektor ritel.

Sementara, Kenaikan tarif PPN bertolak belakang dengan strategi pemulihan ekonomi. Pasalnya tarif PPN akan mendorong harga barang mengalami peningkatan.

Baca Juga: Tarif PPN Naik Jadi 12%, Ekonomi RI Bisa Melemah Lagi

"Ini akan memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah bawah dan memberatkan pemulihan ekonomi. Sebaiknya sebaiknya rencana kenaikan tarif PPN ditunda paling tidak untuk selama tiga tahun kedepan atau sampai dengan kondisi perekonomian sudah pulih normal," kata dia.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Terungkap Alasan Purbaya...
Terungkap Alasan Purbaya Alergi Tax Amnesty: Sebut Berbahaya Bagi Pegawai Pajak
Pengusaha Diminta Tak...
Pengusaha Diminta Tak Usah Was-was Soal Pemeriksaan WP Tax Amnesty Jilid II
Batas Restitusi Pajak...
Batas Restitusi Pajak Dipangkas, Purbaya Sempat Tombok Rp25 Triliun
Purbaya Bakal Copot...
Purbaya Bakal Copot 2 Pejabat Kemenkeu Gara-gara Ledakan Restitusi Pajak
Dorong Digitalisasi...
Dorong Digitalisasi Pajak: Permudah Kelola Potongan PPh Unifikasi secara Terintegrasi
Purbaya Ancam Bakal...
Purbaya Ancam Bakal Langsung Pecat Pegawai Kemenkeu yang Ngakalin Pajak
Desain Cetak Biru RAPBN...
Desain Cetak Biru RAPBN 2027, Prabowo Patok Kurs Rupiah Rp16.800–Rp17.500 per Dolar AS
KPK, Itjen Kemenkeu,...
KPK, Itjen Kemenkeu, dan Ditjen Bea Cukai Petakan Pos Rawan Korupsi
Gelar Tangerang Taxpo,...
Gelar Tangerang Taxpo, Bapenda Permudah Masyarakat Urus Pajak hingga Perbankan
Rekomendasi
Inggris Hajar Kroasia...
Inggris Hajar Kroasia 4-2, Tuchel: Ini Bukan Identitas The Three Lions
Kolombia Susah Payah...
Kolombia Susah Payah Tumbangkan Uzbekistan
Slopaganda: Propaganda...
Slopaganda: Propaganda Massal di Era AI
Berita Terkini
Harga Emas Antam Hari...
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp30.000 per Gram, Cek Daftar Lengkapnya
Penunjukan Luke Thomas...
Penunjukan Luke Thomas Dinilai Mencerminkan Meritokrasi di DSI
Bukan Rp16.250, Harga...
Bukan Rp16.250, Harga Asli Pertamax Seharusnya Rp20.200 per Liter
Terbitkan Panda Bond,...
Terbitkan Panda Bond, Menkeu Purbaya Kantongi Dukungan China
Indonesia Raih Komitmen...
Indonesia Raih Komitmen Pendanaan AIIB USD17 Miliar, Bukti Kepercayaan pada Fiskal RI
Maskapai China Spring...
Maskapai China Spring Airlines Resmi Mengudara di Indonesia, Buka Rute Seminggu 3 Kali
Infografis
Ketua Umum PP Muhammadiyah...
Ketua Umum PP Muhammadiyah Minta PPN 12% Dikaji Ulang
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved