Menkop UKM Minta Akses Kredit Modal Kerja untuk UMKM Dipermudah
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta perbankan mempermudah akses kredit modal kerja untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menkop Teten menegaskan hal itu karena melihat perbankan masih enggan menambah pembiayaan bagi UMKM yang masuk dalam program restrukturisasi.
"Saya kira Presiden beberapa waktu lalu sudah mengundang para pelaku perbankan, dan kami di Kementerian Koperasi sudah koordinasi terus dengan pihak Himbara supaya realisasi kebijakan pemerintah soal restrukturisasi pinjaman dan juga penyediaan pembiayaan murah ini harus segera dipermudah," ujarnya dalam program Market Review IDX Channel, Jakarta, Senin (4/10/2021).
Teten mengakui bahwa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sedikit mengganggu kegiatan usaha karena membatasi kegiatan sosial dan usaha. Namun, kondisi itu semakin buruk ketika perbankan enggan membantu program restrukturisasi di tahun kedua dari pemulihan ekonomi nasional. Padahal, tahun lalu sudah banyak UMKM yang masuk program restrukturisasi.
Menkop Teten lalu menyarankan pihak perbankan meniru fintech dalam pengembangan ekosistem digital sehingga pembiayaan kredit jadi mudah. "Saya kira perbankan perlu meniru peer-to-peer lending atau fintech dalam menggunakan teknologi digital," ujarnya.
Inovasi fintech menggunakan rekam jejak digital dan bukan lagi agunan menurutya patit ditiru perbankan. "Untuk apa agunan kalau ternyata usahanya tidak sehat? Yang penting kan kegiatan usahanya sehat sehingga dibayar cicilan dan bunganya, itu kan penerapan teknologi digital harusnya," tegasnya.
Diketahui sejak pandemi hampir 100% UMKM yang terhubung ke ekosistem digital. Dari sebelumnya hanya 8 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital selama 10 tahun, maka saat ini sudah 15,9 juta yang terhubung.
"Dan ini saya kira karena memang pandemi juga mereka tidak ragu lagi go digital sebab sekarang kan perubahan market dari offline ke online. Tapi ini ke depan pascapandemi, perilaku konsumen yang online ini akan menjadi sebuah keniscayaan," katanya.
Karena itu, Kemenkop UKM sudah menyiapkan program pendampingan supaya UMKM Indonesia siap go online. "Memang tidak semua UMKM yang usaha mikro bisa jualan online karena itu kita punya strategi kalau yang mikro kita dorong ke platform digital lokal atau daerah karena kapasitas mereka terbatas. Kalau yang kecil dan menengah kita bisa dorong masuk ke platform digital skala nasional atau e-commerce," paparnya.
Lihat Juga: Tingkatkan Daya Saing, BRI Peduli Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Halal UMKM dari Berbagai Daerah
"Saya kira Presiden beberapa waktu lalu sudah mengundang para pelaku perbankan, dan kami di Kementerian Koperasi sudah koordinasi terus dengan pihak Himbara supaya realisasi kebijakan pemerintah soal restrukturisasi pinjaman dan juga penyediaan pembiayaan murah ini harus segera dipermudah," ujarnya dalam program Market Review IDX Channel, Jakarta, Senin (4/10/2021).
Teten mengakui bahwa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sedikit mengganggu kegiatan usaha karena membatasi kegiatan sosial dan usaha. Namun, kondisi itu semakin buruk ketika perbankan enggan membantu program restrukturisasi di tahun kedua dari pemulihan ekonomi nasional. Padahal, tahun lalu sudah banyak UMKM yang masuk program restrukturisasi.
Menkop Teten lalu menyarankan pihak perbankan meniru fintech dalam pengembangan ekosistem digital sehingga pembiayaan kredit jadi mudah. "Saya kira perbankan perlu meniru peer-to-peer lending atau fintech dalam menggunakan teknologi digital," ujarnya.
Inovasi fintech menggunakan rekam jejak digital dan bukan lagi agunan menurutya patit ditiru perbankan. "Untuk apa agunan kalau ternyata usahanya tidak sehat? Yang penting kan kegiatan usahanya sehat sehingga dibayar cicilan dan bunganya, itu kan penerapan teknologi digital harusnya," tegasnya.
Diketahui sejak pandemi hampir 100% UMKM yang terhubung ke ekosistem digital. Dari sebelumnya hanya 8 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital selama 10 tahun, maka saat ini sudah 15,9 juta yang terhubung.
"Dan ini saya kira karena memang pandemi juga mereka tidak ragu lagi go digital sebab sekarang kan perubahan market dari offline ke online. Tapi ini ke depan pascapandemi, perilaku konsumen yang online ini akan menjadi sebuah keniscayaan," katanya.
Karena itu, Kemenkop UKM sudah menyiapkan program pendampingan supaya UMKM Indonesia siap go online. "Memang tidak semua UMKM yang usaha mikro bisa jualan online karena itu kita punya strategi kalau yang mikro kita dorong ke platform digital lokal atau daerah karena kapasitas mereka terbatas. Kalau yang kecil dan menengah kita bisa dorong masuk ke platform digital skala nasional atau e-commerce," paparnya.
Lihat Juga: Tingkatkan Daya Saing, BRI Peduli Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Halal UMKM dari Berbagai Daerah
(fai)