Waspadai Rontoknya Industri Akibat Pajak Karbon
Senin, 11 Oktober 2021 - 22:30 WIB
loading...
A
A
A
Selanjutnya dilakukan sinkronisasi aturan melalui Rencana Peraturan Presiden Nilai Ekonomi Karbon (NEK) guna menyusun skema mekanisme perdagangan emisi (ETS) dan pajak karbon, sambil susun peta jalan (roadmap). Setelah roadmap jadi, harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.
Baca Juga: Lewat Perdagangan Karbon Indonesia Berpotensi Jadi Superpower Dunia
Karena itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menegaskan, perlu adanya roadmap yang jelas terkait implementasi pajak karbon ini. Pasalnya, kebijaan ini tidak bersifat sesaat saja, tapi dalam jangka panjang.
“Pelaku industri ingin mengetahui arah pajak karbon seperti apa. Dan yang terpenting, harus ada exit strategy atau solusi yang ditawarkan pemerintah di tengah pandemi seperti ini. Apakah pemerintah akan membantu dari sisi komponen ongkos produksi yang lain ataukah memberikan pasar yang lebih luas dengan cara mengurangi persaingan dengan barang impor,” ujarnya.
Misalnya industri tekstil, selama ini ongkos produksi sudah tinggi. Namun, di sisi hilir, banyak bersaing dengan produk-produk dari luar karena tarif impornya yang rendah. Nah,
“Apakah dari sisi hilirnya yang akan di intervensi oleh pemerintah misalnya tarif impor untuk serupa dari luar negeri di naikkan sehingga industri produk jadi dalam negeri lebih bersaing ataukah ada yang lain,” ujarnya.
Terkait desakan agar pajak karbon ditunda atau dibatalkan, Faisal lebih melihat kondisi industri sampai dengan saat ini.
“Setidaknya ada solusi atau alternatif yang diberikan pemerintah agar kebijakan tersebut tidak memukul atau bahkan mematikan industri tersebut yang notabene merupakan industri vital, bukan hanya terhadap PDB tapi juga dalam penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya.
Baca Juga: Lewat Perdagangan Karbon Indonesia Berpotensi Jadi Superpower Dunia
Karena itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menegaskan, perlu adanya roadmap yang jelas terkait implementasi pajak karbon ini. Pasalnya, kebijaan ini tidak bersifat sesaat saja, tapi dalam jangka panjang.
“Pelaku industri ingin mengetahui arah pajak karbon seperti apa. Dan yang terpenting, harus ada exit strategy atau solusi yang ditawarkan pemerintah di tengah pandemi seperti ini. Apakah pemerintah akan membantu dari sisi komponen ongkos produksi yang lain ataukah memberikan pasar yang lebih luas dengan cara mengurangi persaingan dengan barang impor,” ujarnya.
Misalnya industri tekstil, selama ini ongkos produksi sudah tinggi. Namun, di sisi hilir, banyak bersaing dengan produk-produk dari luar karena tarif impornya yang rendah. Nah,
“Apakah dari sisi hilirnya yang akan di intervensi oleh pemerintah misalnya tarif impor untuk serupa dari luar negeri di naikkan sehingga industri produk jadi dalam negeri lebih bersaing ataukah ada yang lain,” ujarnya.
Terkait desakan agar pajak karbon ditunda atau dibatalkan, Faisal lebih melihat kondisi industri sampai dengan saat ini.
“Setidaknya ada solusi atau alternatif yang diberikan pemerintah agar kebijakan tersebut tidak memukul atau bahkan mematikan industri tersebut yang notabene merupakan industri vital, bukan hanya terhadap PDB tapi juga dalam penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
