Kemkominfo Blokir Akses 151 Fintech Ilegal dan 4 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:06 WIB
loading...
Pada Agustus 2021 Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 151 fintech P2P lending ilegal. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menemukan 151 perusahaan teknologi keuangan atau financial technology (fintech) peer-to-peer lending (P2P lending) dan 4 entitas tanpa izin.
Menyusul temuan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menutup akses terhadap fintech dan entitas penawaran investasi tanpa izin tersebut.
Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas fintech lending ilegal. "Mulai dari pemblokiran hingga upaya penegakan hukum," ujarnya melalui siaran pers, dikutip Selasa (12/10/2021).
Baca juga: Data OJK: Ada 2.100 Start Up di RI, 7 Unicorn dan 2 Decacorn Merambah ASEAN
Sebagai catatan, sejak tahun 2018 hingga Agustus 2021, Satgas sudah menutup sebanyak 3.515 fintech lending ilegal. Menurut Semuel, literasi menjadi kunci memberantas fintech lending ilegal.
"Hal yang menjadi kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas fintech lending ilegal ialah dengan literasi kepada masyarakat agar pasar dari para pelaku fintech lending ilegal akan hilang dengan sendirinya,” ucapnya.
Aplikasi fintech P2P lending saat ini menarik bagi masyarakat karena memberikan akses kemudahan dalam melakukan pinjaman secara online. Namun, apabila masyarakat meminjam melalui fintech ilegal, ada dampak negatif seperti ancaman dan intimidasi jika menunggak pinjaman.
Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing mengapresiasi upaya Kemenkominfo dalam rangka memberantas fintech P2P lending ilegal melalui penutupan akses.
Tongam menjelaskan, pada Agustus 2021 Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 151 fintech P2P lending ilegal. Satgas juga menghentikan 4 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang serta melakukan duplikasi atau mengatasnamakan entitas yang berijin sehingga berpotensi merugikan masyarakat.
Empat entitas dimaksud yaitu PT Bimasakti Kapital Abadi - Sewa Collateral BG/SBLC dari Prime Bank, Monetize Instrument Bank; PT Danamas Mandiri Investa - Penyelenggara usaha modal ventura tanpa izin; PT Generasi Berdampak Indonesia (Panak.id) - Kegiatan equity crowdfunding tanpa ijin; dan PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara - Kegiatan equity crowdfunding tanpa ijin.
Baca juga: Pinjol Ilegal Rugikan Masyarakat, Kapolri Perintahkan Tindak Tegas
Tongam menegaskan, kegiatan tanpa izin sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan menawarkan pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.
"Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin dan penawaran investasi melalui media Telegram adalah ilegal sehingga diharapkan masyarakat waspada jika menerima penawaran tersebut," bebernya.
Lebih lanjut, dia melihat perkembangan kegiatan fintech P2P lending ilegal sangat meresahkan karena di tengah pandemi Covid-19 masih ada penawaran pinjaman tanpa izin.
“Saat ini masih ada penawaran fintech lending ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ungkapnya.
Menurut dia, ada beberapa modus yang digunakan fintech dan entitas tanpa izin untuk menjerat masyarakat. "Sasaran mereka adalah masyarakat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif dimasa pandemi ini. Mereka mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek," urainya.
Tongam membeberkan ciri lainnya yaitu oknum pelaku juga biasanya memberikan syarat mudah mendapatkan pinjaman, tetapi mereka selalu meminta izin untuk dapat mengakses semua data kontak di handphone pengguna aplikasi. "Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk alat mengintimidasi saat penagihan," tandasnya.
Menyusul temuan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menutup akses terhadap fintech dan entitas penawaran investasi tanpa izin tersebut.
Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas fintech lending ilegal. "Mulai dari pemblokiran hingga upaya penegakan hukum," ujarnya melalui siaran pers, dikutip Selasa (12/10/2021).
Baca juga: Data OJK: Ada 2.100 Start Up di RI, 7 Unicorn dan 2 Decacorn Merambah ASEAN
Sebagai catatan, sejak tahun 2018 hingga Agustus 2021, Satgas sudah menutup sebanyak 3.515 fintech lending ilegal. Menurut Semuel, literasi menjadi kunci memberantas fintech lending ilegal.
"Hal yang menjadi kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas fintech lending ilegal ialah dengan literasi kepada masyarakat agar pasar dari para pelaku fintech lending ilegal akan hilang dengan sendirinya,” ucapnya.
Aplikasi fintech P2P lending saat ini menarik bagi masyarakat karena memberikan akses kemudahan dalam melakukan pinjaman secara online. Namun, apabila masyarakat meminjam melalui fintech ilegal, ada dampak negatif seperti ancaman dan intimidasi jika menunggak pinjaman.
Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing mengapresiasi upaya Kemenkominfo dalam rangka memberantas fintech P2P lending ilegal melalui penutupan akses.
Tongam menjelaskan, pada Agustus 2021 Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 151 fintech P2P lending ilegal. Satgas juga menghentikan 4 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang serta melakukan duplikasi atau mengatasnamakan entitas yang berijin sehingga berpotensi merugikan masyarakat.
Empat entitas dimaksud yaitu PT Bimasakti Kapital Abadi - Sewa Collateral BG/SBLC dari Prime Bank, Monetize Instrument Bank; PT Danamas Mandiri Investa - Penyelenggara usaha modal ventura tanpa izin; PT Generasi Berdampak Indonesia (Panak.id) - Kegiatan equity crowdfunding tanpa ijin; dan PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara - Kegiatan equity crowdfunding tanpa ijin.
Baca juga: Pinjol Ilegal Rugikan Masyarakat, Kapolri Perintahkan Tindak Tegas
Tongam menegaskan, kegiatan tanpa izin sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan menawarkan pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.
"Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin dan penawaran investasi melalui media Telegram adalah ilegal sehingga diharapkan masyarakat waspada jika menerima penawaran tersebut," bebernya.
Lebih lanjut, dia melihat perkembangan kegiatan fintech P2P lending ilegal sangat meresahkan karena di tengah pandemi Covid-19 masih ada penawaran pinjaman tanpa izin.
“Saat ini masih ada penawaran fintech lending ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ungkapnya.
Menurut dia, ada beberapa modus yang digunakan fintech dan entitas tanpa izin untuk menjerat masyarakat. "Sasaran mereka adalah masyarakat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif dimasa pandemi ini. Mereka mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek," urainya.
Tongam membeberkan ciri lainnya yaitu oknum pelaku juga biasanya memberikan syarat mudah mendapatkan pinjaman, tetapi mereka selalu meminta izin untuk dapat mengakses semua data kontak di handphone pengguna aplikasi. "Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk alat mengintimidasi saat penagihan," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
