Melanjutkan 10 Tahun Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi ke Era Prabowo-Gibran
loading...
10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerataan infrastruktur telekomunikasi menjadi fokus pemerintah yang dinilai on the track sehingga harus dilanjutkan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerataan infrastruktur telekomunikasi menjadi fokus pemerintah. Tujuannya untuk memperkuat layanan digital hingga ke wilayah terpencil, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong mengatakan, apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi untuk mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia harus dilanjutkan pada Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
"Ya harus dilanjutkan, dan ini sudah bagus on the track harus dilanjutkan dan lebih komprehensif lagi ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Diketahui, Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.
"Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," tuturnya.
Namun pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah 3T. Menurutnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa, melainkan di daerah terluar sekali pun.
"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," ujar Anthony.
Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong mengatakan, apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi untuk mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia harus dilanjutkan pada Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
"Ya harus dilanjutkan, dan ini sudah bagus on the track harus dilanjutkan dan lebih komprehensif lagi ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Diketahui, Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.
"Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," tuturnya.
Namun pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah 3T. Menurutnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa, melainkan di daerah terluar sekali pun.
"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," ujar Anthony.
Explore More