Utang Luar Negeri Pemerintah Naik: Tembus Rp2.946,5 Triliun
Jum'at, 15 Oktober 2021 - 12:41 WIB
loading...
Bank Indonesia mencatat utang luar negeri pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 3,7%. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia mengungkap posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah di bulan Agustus 2021 mencapai USD207,5 miliar (Rp2.946,5 triliun/kurs Rp14.200) atau tumbuh 3,7% (yoy). Pertumbuhan itu sedikit meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 3,5% (yoy).
Direktur Eksekutif Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan kenaikan ULN tersebut disebabkan oleh masuknya arus modal investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) seiring berkembangnya sentimen positif kinerja pengelolaan SBN domestik. Sementara, posisi ULN pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat mengalami penurunan seiring pelunasan yang jatuh tempo.
Baca juga: Strategi Pemanfaatan Utang Negara di Masa Pandemi
"Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang mencakup administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8% dari total ULN), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,4%), sektor konstruksi (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,5%)," katanya di Jakarta, Jumat (15/10/2021).
BI memandang posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh utang tersebut memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN.
Direktur Eksekutif Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan kenaikan ULN tersebut disebabkan oleh masuknya arus modal investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) seiring berkembangnya sentimen positif kinerja pengelolaan SBN domestik. Sementara, posisi ULN pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat mengalami penurunan seiring pelunasan yang jatuh tempo.
Baca juga: Strategi Pemanfaatan Utang Negara di Masa Pandemi
"Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang mencakup administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8% dari total ULN), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,4%), sektor konstruksi (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,5%)," katanya di Jakarta, Jumat (15/10/2021).
BI memandang posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh utang tersebut memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN.
Lihat Juga :
