Pembangunan Hijau Jadi Strategi Pemerintah Kelola Isu Perubahan Iklim
Selasa, 19 Oktober 2021 - 17:28 WIB
loading...
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara INDY Fest 2021 bertema Net-Zero Emissions, di Jakarta, Selasa (19/10/2021). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Perubahan iklim disebut-sebut menjadi tantangan ekonomi dalam jangka menengah panjang selain pandemi Covid-19. Karena itu pula isu ini menjadi perhatian utama banyak negara di dunia.
Isu perubahan iklim yang mengemuka adalah meningkatnya suhu bumi sebesar 2,5 hingga 4,7 derajat Celcius di tahun 2100 akibat peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satu upaya untuk mengantisipasi hal ini adalah melalui penandatanganan Paris
Agreement oleh 196 negara. Perjanjian ini merupakan bentuk komitmen dunia dalam memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim.
Baca Juga: Wow! RI Butuh Duit Rp6.736 Triliun Buat Penanganan Perubahan Iklim
Dorongan positif juga datang dari sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan (EBT). Sektor EBT juga menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik lagi di masa depan.
"Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Strategi ini juga akan membantu Indonesia dalam mewujudkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Terobosan-terobosan baru sangat diperlukan untuk bisa melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs ini, terutama dalam masa pandemi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara INDY Fest 2021 bertema “Net-Zero Emissions”, di Jakarta, Selasa (19/10/2021).
Pemerintah juga telah menetapkan arah kebijakan melalui Pembangunan Rendah Karbon. Hal ini dilakukan melalui penurunan dan intensitas emisi pada bidang prioritas meliputi energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan. Melalui Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030 dari kondisi business as usual. Penurunan emisi GRK tersebut terutama akan didorong pada sektor Agriculture, Forest, and Land Use (AFOLU) serta energi.
Isu perubahan iklim yang mengemuka adalah meningkatnya suhu bumi sebesar 2,5 hingga 4,7 derajat Celcius di tahun 2100 akibat peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satu upaya untuk mengantisipasi hal ini adalah melalui penandatanganan Paris
Agreement oleh 196 negara. Perjanjian ini merupakan bentuk komitmen dunia dalam memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim.
Baca Juga: Wow! RI Butuh Duit Rp6.736 Triliun Buat Penanganan Perubahan Iklim
Dorongan positif juga datang dari sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan (EBT). Sektor EBT juga menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik lagi di masa depan.
"Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Strategi ini juga akan membantu Indonesia dalam mewujudkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Terobosan-terobosan baru sangat diperlukan untuk bisa melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs ini, terutama dalam masa pandemi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara INDY Fest 2021 bertema “Net-Zero Emissions”, di Jakarta, Selasa (19/10/2021).
Pemerintah juga telah menetapkan arah kebijakan melalui Pembangunan Rendah Karbon. Hal ini dilakukan melalui penurunan dan intensitas emisi pada bidang prioritas meliputi energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan. Melalui Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030 dari kondisi business as usual. Penurunan emisi GRK tersebut terutama akan didorong pada sektor Agriculture, Forest, and Land Use (AFOLU) serta energi.
Lihat Juga :
