Intip Sistem Kerja ASN Terbaru, PPKM Level 1 Terapkan WFO 75%
loading...
Kementerian PANRB kembali mengeluarkan aturan baru terkait sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di masa pandemi. Foto/Dok SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali mengeluarkan aturan baru terkait sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di masa pandemi Covid-19.
Sistem kerja tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 24/2021 tentang Perubahan Atas SE Menteri PANRB No. 23/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. Perubahan dilakukan setelah melihat status penyebaran Covid-19 di Tanah Air saat ini.
“Memperhatikan arahan dan kebijakan Bapak Presiden mengenai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta memperhatikan status penyebaran Covid-29, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas SE Menteri PANRB No. 23/2021,” demikian bunyi poin 1 surat edaran tersebut, dikutip Minggu (24/10/2021).
Berbeda dengan sebelumnya, kini sistem kerja ASN yang berada dalam PPKM level 1 juga mulai diatur. Dalam SE Menteri PANRB No. 24/2021 kantor pemerintahan sektor non-esensial di Jawa dan Bali yang berstatus PPKM Level 1, sebanyak 75% work from office (WFO) bagi pegawai yang telah divaksinasi.
Kemudian di wilayah PPKM Level 2, sebanyak 50% WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi. PPKM Level 3 sebanyak 25% WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi dan 100% pegawai work from home (WFH) untuk PPKM level 4.
Sedangkan di luar Jawa dan Bali, PPKM Level 1 dan 2 dengan kabupaten atau kota zona hijau, kuning, dan oranye diberlakukan 50% WFO. Sementara kabupaten atau kota zona merah diberlakukan 25% WFO. Adapun WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.
Selanjutnya PPKM Level 3, sebanyak 50% WFO dan diproritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. Jika ditemukan klaster Covid-19, kantor akan ditutup selama lima hari.
PPKM Level 4, sebanyak 25% WFO dan diproritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari.
Sementara itu, SE Menteri PANRB juga mengatur kegiatan ASN di kantor-kantor pemerintah sektor esensial. Untuk Jawa dan Bali yang masuk PPKM Level 1, maksimal 100% WFO. PPKM Level 2, maksimal 75% WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi. PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50% WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.
Sedangkan, luar Jawa dan Bali yaitu PPKM Level 3, maksimal 100% WFO dan diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. PPKM Level 4, maksimal 50 persen WFO dan diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.
Adapun untuk kantor pemerintahan sektor kritikal di Jawa dan Bali, aturannya adalah maksimal 100% pegawai WFO untuk semua wilayah dengan status PPKM level 1-4.
Sistem kerja tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 24/2021 tentang Perubahan Atas SE Menteri PANRB No. 23/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. Perubahan dilakukan setelah melihat status penyebaran Covid-19 di Tanah Air saat ini.
“Memperhatikan arahan dan kebijakan Bapak Presiden mengenai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta memperhatikan status penyebaran Covid-29, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas SE Menteri PANRB No. 23/2021,” demikian bunyi poin 1 surat edaran tersebut, dikutip Minggu (24/10/2021).
Berbeda dengan sebelumnya, kini sistem kerja ASN yang berada dalam PPKM level 1 juga mulai diatur. Dalam SE Menteri PANRB No. 24/2021 kantor pemerintahan sektor non-esensial di Jawa dan Bali yang berstatus PPKM Level 1, sebanyak 75% work from office (WFO) bagi pegawai yang telah divaksinasi.
Kemudian di wilayah PPKM Level 2, sebanyak 50% WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi. PPKM Level 3 sebanyak 25% WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi dan 100% pegawai work from home (WFH) untuk PPKM level 4.
Sedangkan di luar Jawa dan Bali, PPKM Level 1 dan 2 dengan kabupaten atau kota zona hijau, kuning, dan oranye diberlakukan 50% WFO. Sementara kabupaten atau kota zona merah diberlakukan 25% WFO. Adapun WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.
Selanjutnya PPKM Level 3, sebanyak 50% WFO dan diproritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. Jika ditemukan klaster Covid-19, kantor akan ditutup selama lima hari.
PPKM Level 4, sebanyak 25% WFO dan diproritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari.
Sementara itu, SE Menteri PANRB juga mengatur kegiatan ASN di kantor-kantor pemerintah sektor esensial. Untuk Jawa dan Bali yang masuk PPKM Level 1, maksimal 100% WFO. PPKM Level 2, maksimal 75% WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi. PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50% WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.
Sedangkan, luar Jawa dan Bali yaitu PPKM Level 3, maksimal 100% WFO dan diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. PPKM Level 4, maksimal 50 persen WFO dan diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.
Adapun untuk kantor pemerintahan sektor kritikal di Jawa dan Bali, aturannya adalah maksimal 100% pegawai WFO untuk semua wilayah dengan status PPKM level 1-4.
(ind)
Explore More