Tiga Negara Pemilik Hutan Tropis Terbesar di Dunia Jalin Kerja Sama Trilateral
Sabtu, 13 November 2021 - 19:40 WIB
loading...
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Alue Dohong (tengah) bersama Menteri Lingkungan Brazil Mr. Yoaquim Leite (kiri) dan Menteri Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Republik Demokratik Kongo Mrs. Eve Bazaiba Masudi.
A
A
A
JAKARTA - Tiga negara yang dikenal sebagai pemilik hutan tropis terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Brazil dan Republik Demokratik Kongo telah menggelar pertemuan trilateral guna menjalin kerja sama strategis dan sinergis. Kerja sama mencakup sejumlah hal, baik dalam pengelolaan hutan maupun pengalaman lainnya yang berhasil dijalankan tiga negara ini dalam upaya pengendalian perubahan iklim.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong yang memimpin pertemuan trilateral ini di arena COP-26 UNFCCC, Glasgow, Skotlandia, Jumat (11/11/2021). “Pertemuan telah digelar di Sekretariat Delegasi Republik Indonesia di arena COP 26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, awal pekan ini. Banyak potensi kolaborasi yang bisa dilakukan Indonesia, Brazil, dan Kongo,” ujar Wamen Alue Dohong dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/11/2021).
Wamen Alue Dohong menjelaskan lebih lanjut, dalam pertemuan trilateral tersebut Indonesia mengemukakan gagasan dan pandangan tentang pentingnya kerja sama ini dan juga mengidentifikasi kira-kira area kerja sama apa saja yang dapat dilakukan oleh ketiga negara secara bersama-sama (trilateral) maupun secara bilateral.
(Baca juga:Penguatan Hutan Tropis Dinilai Penting untuk Pengendalian Perubahan Iklim)
Menteri Lingkungan Brazil dan Republik Demokratik Kongo juga menyampaikan pandangan serta gagasan mereka mengenai kerja sama ini. Ketiga negara mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya kerja sama dalam kerangka memperkuat pengaruh tiga negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia ini dalam negosiasi iklim di COP 26 UNFCCC.
“Kemudian kita sepakati perlunya melakukan inisitif kolaboratif melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja atau Working Groups yang solid berdasarkan kesamaan kepentingan dan prinsip saling mengisi kebutuhan atau filling the gap,” terang Wamen Alue Dohong.
Diharapkan melalui kerja sama ini semakin memperkuat posisi tiga negara di arena negosiasi pengendalian iklim global seperti di COP 26 UNFCCC. Sehingga dapat bersama-sama memperjuangkan solusi yang paling efektif dan tepat. Termasuk upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pendanaan yang berbasis hasil atau Result-based Payment untuk pengurangan emisi dari pengurangan deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+). Selain itu juga mekanisme pembayaran atas jasa ekosistem atau Payment for Ecosystem Services (PES).
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong yang memimpin pertemuan trilateral ini di arena COP-26 UNFCCC, Glasgow, Skotlandia, Jumat (11/11/2021). “Pertemuan telah digelar di Sekretariat Delegasi Republik Indonesia di arena COP 26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, awal pekan ini. Banyak potensi kolaborasi yang bisa dilakukan Indonesia, Brazil, dan Kongo,” ujar Wamen Alue Dohong dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/11/2021).
Wamen Alue Dohong menjelaskan lebih lanjut, dalam pertemuan trilateral tersebut Indonesia mengemukakan gagasan dan pandangan tentang pentingnya kerja sama ini dan juga mengidentifikasi kira-kira area kerja sama apa saja yang dapat dilakukan oleh ketiga negara secara bersama-sama (trilateral) maupun secara bilateral.
(Baca juga:Penguatan Hutan Tropis Dinilai Penting untuk Pengendalian Perubahan Iklim)
Menteri Lingkungan Brazil dan Republik Demokratik Kongo juga menyampaikan pandangan serta gagasan mereka mengenai kerja sama ini. Ketiga negara mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya kerja sama dalam kerangka memperkuat pengaruh tiga negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia ini dalam negosiasi iklim di COP 26 UNFCCC.
“Kemudian kita sepakati perlunya melakukan inisitif kolaboratif melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja atau Working Groups yang solid berdasarkan kesamaan kepentingan dan prinsip saling mengisi kebutuhan atau filling the gap,” terang Wamen Alue Dohong.
Diharapkan melalui kerja sama ini semakin memperkuat posisi tiga negara di arena negosiasi pengendalian iklim global seperti di COP 26 UNFCCC. Sehingga dapat bersama-sama memperjuangkan solusi yang paling efektif dan tepat. Termasuk upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pendanaan yang berbasis hasil atau Result-based Payment untuk pengurangan emisi dari pengurangan deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+). Selain itu juga mekanisme pembayaran atas jasa ekosistem atau Payment for Ecosystem Services (PES).
Lihat Juga :
