PT KPI Siapkan Inisatif Hadapi Proses Transisi Energi
Selasa, 16 November 2021 - 21:45 WIB
loading...
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) telah menyiapkan sejumlah inisiatif guna menghadapi transisi energi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Tren kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan petrokimia hingga 2030 diperkirakan masih akan terus meningkat. Namun, di sisi lain proses transisi energi juga terus berjalan, membuka kemungkinan berkurangnya konsumsi BBM di masa mendatang.
Menurut Direktur Utama PT Pertamina Kilang International (KPI) Djoko Priyono, kebutuhan BBM hingga 2030 diperkirakan mencapai 1,5 juta bopd. Sedangkan kebutuhan petrokimia hingga 2030 mencapai 7.646 kilo ton per tahun. Sementara, kapasitas produksi BBM kilang nasional saat ini adalah 700 ribu bopd. Sedangkan produksi petrokimian di dalam negeri baru sekitar 1.000 kilo ton per tahun.
Baca Juga: Ini Strategi Kementerian ESDM Penuhi Net Zero Emission di 2060
"Ini berarti masih ada gap yang cukup tinggi baik untuk produksi BBM maupun petrokimia. Untuk mengatasi gap tersebut sekaligus menuju transisi energi, ada lima inisiatif di sektor energi dan petrokimia yang dilakukan oleh KPI," jelas Djoko pada webinar bertajuk 'Kilang dalam Transisi Energi, Roadmap Pengembangan Kilang dan Petrokimia, Green Fuel Serta Hilirisasi Produksi' yang digelar E2S, Selasa (16/11/2021).
Djoko menjelaskan, lima inisiatif tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penurunan konsumsi BBM, yakni dengan mengonversi produk BBM ke bahan baku petrokimia. "RDMP akan fokus pada gasoline pertaseries, yang sampai 2030 diprediksi masih ada gap. Selain itu, kami juga meningkatkan kualitas produk dari Euro 2 ke Euro 5," ungkapnya.
Untuk GRR Tuban, lanjut dia, diharapkan mampu memproduksi 30% kebutuhan petrokimia di dalam negeri. Pengembangan petrokimia juga dilakukan dengan meningkatkan produksi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), anak usaha KPI.
"(Produksi) kilang akan di-convert ke petrokimia untuk kebutuhan dalam negeri. Apalagi saat ini kebutuhan petrokimia dalam negeri 70% juga masih impor. Tentunya akan sangat mengurangi CAD (current account deficit) pemerintah apabila petrokimia bisa diproduksi dalam negeri,” kata Djoko.
Inisiatif lainnya, lanjut dia, KPI akan mengembangkan produk turunan kilang lainnya, seperti bahan baku ban maupun parafin. KPI, imbuh dia, juga akan mengembangkan biorefinery yang bahan bakunya dari sawit.
Senada, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis KPI Joko Widi Wijayanto mengatakan bahwa ke depan bisnis BBM yang dikelola oleh kilang dipastikan menghadapi tantangan, yakni pergeseran permintaan akibat transisi energi dan gross margin yang rendah. Untuk itu, kata dia, KPI perlu beradaptasi dengan merencanakan produksi petrokimia dari kilang-kilangnya.
"Dengan begitu, selain mendapatkan (gross margin) USD54 per barel (dari petrokimia), KPI bisa membantu menekan CAD yang masih tinggi dengan rencana memproduksi produk petrokimia," jelasnya.
Sementara, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mengatakan, pemerintah akan terus mendorong Pertamina menjalankan program mandatori bahan bakar nabati yang sudah tertuang dalam roadmap hingga 2030.
Dadan mengatakan, beberapa hal yang disiapkan terkait pemanfaatan bahan bakar hijau dengan kilang adalah menyusun garis waktu persiapan implementasi beyond B30, menyepakati spesifikasi untuk pencampuran untuk beyond B30, memastikan ketersediaan bahan baku, dan kesiapan badan usaha.
Baca Juga: Kilang Pertamina Internasional Kukuhkan Posisi dalam Transformasi Bisnis Kilang dan Petrokimia
Selain itu, dengan memastikan kesiapan industri penunjang, regulasi pendukung, mempersiapkan roadtest yang melibatkan stakeholder terkait serta memastikan ketersediaan pendanaan/insentif, infrastruktur pendukung dan melakukan sosialisasi secara masif.
Di bagian lain, Koordinator Pengolahan Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhidin mengatakan, transisi energi penting untuk mewujudkan kedaulatan energi. Ke depan, dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk dan perkembangan lainnya, kebutuhan energi jelas akan meningkat. "Harus diambil langkah strategis untuk mendukung dicapainya kedaulatan energi. Kalau kita tetap bergantung pada energi fosil, maka akan sulit," cetusnya.
Menurut Muhidin, pengembangan kilang dan GRR akan mengurangi impor BBM. Sementara, pemanfaatan bahan bakar nabati akan menekan ketergantungan pada impor BBM. "Di Pertamina ada kilang biorefinery, ini terobosan bagus dengan bahan baku dari CPO mapun RBDPO. Ketergantungan akan berkurang dan selain itu produk yang dihasilkan lebih ramah lingkungan," ujarnya.
Vice Chairman of Indonesian Gas Society (IGS) Salis S Aprillian menjelaskan, ke depan ada tiga hal yang harus diantisipasi di bisnis energi. "Dekarbonisasi, desentralisasi, dan digitalisasi. Teknologi saat ini akan men-disrupt semua pelaku pengguna energi sehingga harus comply. 3D ini yang akan mengatur peran di feature energy," tandasnya.
Menurut Direktur Utama PT Pertamina Kilang International (KPI) Djoko Priyono, kebutuhan BBM hingga 2030 diperkirakan mencapai 1,5 juta bopd. Sedangkan kebutuhan petrokimia hingga 2030 mencapai 7.646 kilo ton per tahun. Sementara, kapasitas produksi BBM kilang nasional saat ini adalah 700 ribu bopd. Sedangkan produksi petrokimian di dalam negeri baru sekitar 1.000 kilo ton per tahun.
Baca Juga: Ini Strategi Kementerian ESDM Penuhi Net Zero Emission di 2060
"Ini berarti masih ada gap yang cukup tinggi baik untuk produksi BBM maupun petrokimia. Untuk mengatasi gap tersebut sekaligus menuju transisi energi, ada lima inisiatif di sektor energi dan petrokimia yang dilakukan oleh KPI," jelas Djoko pada webinar bertajuk 'Kilang dalam Transisi Energi, Roadmap Pengembangan Kilang dan Petrokimia, Green Fuel Serta Hilirisasi Produksi' yang digelar E2S, Selasa (16/11/2021).
Djoko menjelaskan, lima inisiatif tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penurunan konsumsi BBM, yakni dengan mengonversi produk BBM ke bahan baku petrokimia. "RDMP akan fokus pada gasoline pertaseries, yang sampai 2030 diprediksi masih ada gap. Selain itu, kami juga meningkatkan kualitas produk dari Euro 2 ke Euro 5," ungkapnya.
Untuk GRR Tuban, lanjut dia, diharapkan mampu memproduksi 30% kebutuhan petrokimia di dalam negeri. Pengembangan petrokimia juga dilakukan dengan meningkatkan produksi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), anak usaha KPI.
"(Produksi) kilang akan di-convert ke petrokimia untuk kebutuhan dalam negeri. Apalagi saat ini kebutuhan petrokimia dalam negeri 70% juga masih impor. Tentunya akan sangat mengurangi CAD (current account deficit) pemerintah apabila petrokimia bisa diproduksi dalam negeri,” kata Djoko.
Inisiatif lainnya, lanjut dia, KPI akan mengembangkan produk turunan kilang lainnya, seperti bahan baku ban maupun parafin. KPI, imbuh dia, juga akan mengembangkan biorefinery yang bahan bakunya dari sawit.
Senada, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis KPI Joko Widi Wijayanto mengatakan bahwa ke depan bisnis BBM yang dikelola oleh kilang dipastikan menghadapi tantangan, yakni pergeseran permintaan akibat transisi energi dan gross margin yang rendah. Untuk itu, kata dia, KPI perlu beradaptasi dengan merencanakan produksi petrokimia dari kilang-kilangnya.
"Dengan begitu, selain mendapatkan (gross margin) USD54 per barel (dari petrokimia), KPI bisa membantu menekan CAD yang masih tinggi dengan rencana memproduksi produk petrokimia," jelasnya.
Sementara, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mengatakan, pemerintah akan terus mendorong Pertamina menjalankan program mandatori bahan bakar nabati yang sudah tertuang dalam roadmap hingga 2030.
Dadan mengatakan, beberapa hal yang disiapkan terkait pemanfaatan bahan bakar hijau dengan kilang adalah menyusun garis waktu persiapan implementasi beyond B30, menyepakati spesifikasi untuk pencampuran untuk beyond B30, memastikan ketersediaan bahan baku, dan kesiapan badan usaha.
Baca Juga: Kilang Pertamina Internasional Kukuhkan Posisi dalam Transformasi Bisnis Kilang dan Petrokimia
Selain itu, dengan memastikan kesiapan industri penunjang, regulasi pendukung, mempersiapkan roadtest yang melibatkan stakeholder terkait serta memastikan ketersediaan pendanaan/insentif, infrastruktur pendukung dan melakukan sosialisasi secara masif.
Di bagian lain, Koordinator Pengolahan Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhidin mengatakan, transisi energi penting untuk mewujudkan kedaulatan energi. Ke depan, dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk dan perkembangan lainnya, kebutuhan energi jelas akan meningkat. "Harus diambil langkah strategis untuk mendukung dicapainya kedaulatan energi. Kalau kita tetap bergantung pada energi fosil, maka akan sulit," cetusnya.
Menurut Muhidin, pengembangan kilang dan GRR akan mengurangi impor BBM. Sementara, pemanfaatan bahan bakar nabati akan menekan ketergantungan pada impor BBM. "Di Pertamina ada kilang biorefinery, ini terobosan bagus dengan bahan baku dari CPO mapun RBDPO. Ketergantungan akan berkurang dan selain itu produk yang dihasilkan lebih ramah lingkungan," ujarnya.
Vice Chairman of Indonesian Gas Society (IGS) Salis S Aprillian menjelaskan, ke depan ada tiga hal yang harus diantisipasi di bisnis energi. "Dekarbonisasi, desentralisasi, dan digitalisasi. Teknologi saat ini akan men-disrupt semua pelaku pengguna energi sehingga harus comply. 3D ini yang akan mengatur peran di feature energy," tandasnya.
(fai)
Lihat Juga :
