APBD Boros Buat Gaji PNS, Simak Penjelasan Sri Mulyani
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi belanja APBD mencapai Rp730,13 triliun. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru mencapai 59,62% atau Rp730,13 triliun dari pagu Rp1.224,73 triliun per akhir Oktober 2021 padahal sudah menjelang akhir tahun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran daerah banyak digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp297,37 triliun atau 24,3%, belanja barang dan jasa Rp198,3 triliun atau 16,2%, belanja modal Rp67,64 triliun atau 5,5%, serta belanja lainnya Rp166,82 triliun atau 13,6%.
"Serapan terbesar untuk belanja pendidikan adalah pada belanja pegawai untuk gaji guru dan tenaga pendidik," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (23/11/2021).
Dia meminta pemerintah harus segera menyerap anggaran belanja APBD mengingat hanya tersisa 1,5 bulan sebelum tutup tahun anggaran belanja yakni 24 Desember 2021. "Kita waktunya tinggal satu bulan untuk bisa realiasasi anggaran tercapai," jelasnya.
Dia menambahkan sinkronisasi dorongan kebijakan APBN pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah dihantam pandemi Covid-19.
"Efektivitas dorongan kebijakan APBN pusat dan daerah belum sinkron. Pusatnya mendorong, daerahnya justru berhenti atau dalam hal ini meredam. Ini tentu dampaknya ke perekonomian menjadi kurang optimal," tandasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran daerah banyak digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp297,37 triliun atau 24,3%, belanja barang dan jasa Rp198,3 triliun atau 16,2%, belanja modal Rp67,64 triliun atau 5,5%, serta belanja lainnya Rp166,82 triliun atau 13,6%.
"Serapan terbesar untuk belanja pendidikan adalah pada belanja pegawai untuk gaji guru dan tenaga pendidik," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (23/11/2021).
Dia meminta pemerintah harus segera menyerap anggaran belanja APBD mengingat hanya tersisa 1,5 bulan sebelum tutup tahun anggaran belanja yakni 24 Desember 2021. "Kita waktunya tinggal satu bulan untuk bisa realiasasi anggaran tercapai," jelasnya.
Dia menambahkan sinkronisasi dorongan kebijakan APBN pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah dihantam pandemi Covid-19.
"Efektivitas dorongan kebijakan APBN pusat dan daerah belum sinkron. Pusatnya mendorong, daerahnya justru berhenti atau dalam hal ini meredam. Ini tentu dampaknya ke perekonomian menjadi kurang optimal," tandasnya.
(nng)
Lihat Juga :
