Sudah Bulan November Nih, Jokowi Minta Percepat Realisasi APBN dan APBD
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengingatkan, agar realisasi anggaran dipercepat baik di pusat ataupun daerah, mengingat sudah memasuki penghujung tahun 2021. Ia pun memberikan perintah kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memantaunya.
“Saya minta ini (percepat realisasi anggaran), sudah bulan November dan masuk ke Desember. Jadi percepat realisasi APBN dan APBD,” kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (17/11/2021).
“APBN, artinya setiap kementerian/lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini,” lanjutnya.
Dia juga meminta agar Mendagri Tito Karnavian memantau daerah-daerah yang serapan anggarannya masih kecil. Baca Juga: Simak Baik-baik! Tiga Menteri Jokowi Beberkan Realisasi Anggaran di Depan DPR
“Kemudian Mendagri lihat APBD -APBD yang masih serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan pada mereka bahwa APBD itu penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ungkapnya.
Jokowi menyebut ada beberapa pos anggaran yang perlu digenjot realisasinya. Misalnya terkait realisasi dana perlindungan sosial baru mencapai 77% dari DIPA.
“Kemudian program padat karya baru mencapai 67%. Dukungan untuk UMKM dan korporasi baru mencapai 60%,” pungkasnya.
“Saya minta ini (percepat realisasi anggaran), sudah bulan November dan masuk ke Desember. Jadi percepat realisasi APBN dan APBD,” kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (17/11/2021).
“APBN, artinya setiap kementerian/lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini,” lanjutnya.
Dia juga meminta agar Mendagri Tito Karnavian memantau daerah-daerah yang serapan anggarannya masih kecil. Baca Juga: Simak Baik-baik! Tiga Menteri Jokowi Beberkan Realisasi Anggaran di Depan DPR
“Kemudian Mendagri lihat APBD -APBD yang masih serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan pada mereka bahwa APBD itu penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ungkapnya.
Jokowi menyebut ada beberapa pos anggaran yang perlu digenjot realisasinya. Misalnya terkait realisasi dana perlindungan sosial baru mencapai 77% dari DIPA.
“Kemudian program padat karya baru mencapai 67%. Dukungan untuk UMKM dan korporasi baru mencapai 60%,” pungkasnya.
(akr)