BI Siapkan Lima Jurus untuk Akselerasi Ekonomi di 2022

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, bauran kebijakan Bank Indonesia ( BI ) pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.



Bauran kebijakan tersebut mencakup lima instrumen. Pertama adalah kebijakan moneter, sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter The Fed dan sejumlah negara advanced economies (AEs).

Kebijakan moneter BI pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional," ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan BI 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu(24/11/2021).

Sementara itu, empat instrumen kebijakan lainnya pada tahun 2022 akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

"Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau," ungkap Perry.

Selanjutnya, digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Antara lain melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern (QRIS, SNAP, BI FAST).

"Termasuk perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna, kerja sama QRIS antarnegara, dan melanjutkan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata," tambah Perry.

Kemudian, kebijakan pengembangan pasar uang yang mencakup akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.



"Terakhir kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, mencakup program-program pengembangan ekonomi keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor," pungkasnya.