Bantah Adanya Permainan SLO, KKP: Diterbitkan Sesuai Aturan
Sabtu, 27 November 2021 - 22:10 WIB
loading...
A
A
A
Nuh demikian disapa juga menyayangkan narasi yang dibangun oleh Tim Kuasa Hukum yang menyudutkan Satwas SDKP Pati. Nuh memastikan bahwa pengurusan SLO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak dikenakan biaya. "Kami bekerja profesional, permasalahannya memang kapal ini tidak memenuhi syarat, mohon agar tidak menggiring permasalahan ini kemana-mana," tegas Nuh.
Nuh juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kepolisian terkait dengan pengajuan SLO yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan perizinan berusaha milik orang lain dan memalsukan tanda tangan.
Baca Juga: Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2021 , KKP Apresiasi Peran Media
Untuk diketahui, Surat Laik Operas merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. SLO diterbitkan oleh Pengawas Perikanan bagi kapal-kapal perikanan Indonesia, yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan seperti alat penangkapan ikan.
Upaya penguatan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan memang menjadi salah satu upaya KKP dalam mengamankan program-program prioritas kelautan dan perikanan. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga menginstruksikan agar jajaran Ditjen PSDKP bertindak tegas dalam mengawal program ekonomi biru yang menjadi arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.
Nuh juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kepolisian terkait dengan pengajuan SLO yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan perizinan berusaha milik orang lain dan memalsukan tanda tangan.
Baca Juga: Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2021 , KKP Apresiasi Peran Media
Untuk diketahui, Surat Laik Operas merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. SLO diterbitkan oleh Pengawas Perikanan bagi kapal-kapal perikanan Indonesia, yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan seperti alat penangkapan ikan.
Upaya penguatan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan memang menjadi salah satu upaya KKP dalam mengamankan program-program prioritas kelautan dan perikanan. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga menginstruksikan agar jajaran Ditjen PSDKP bertindak tegas dalam mengawal program ekonomi biru yang menjadi arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.
(nng)
Lihat Juga :
