Akuisisi Pabrik Mobil Listrik Ditolak Ahok, Pengamat Duga Ada Tekanan Kuat
Minggu, 28 November 2021 - 17:56 WIB
loading...
Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tolak akuisisi mobil listrik Jerman. Foto/Instagram@basukibtp
A
A
A
JAKARTA - Sikap Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) yang menolak wacana pembelian StreetScooter milik perusahaan mobil Deutsche Post DHL Group, Jerman, diduga ada tekanan besar. Hal ini disampaikan oleh pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul, yang menilai rencana akusisi itu sebagai langkah strategi untuk pengembangan mobil listrik nasional.
Baca juga: Tolak Rencana IBC Akuisisi Produsen Mobil Listrik Jerman, Ahok: Tidak Layak!
"Secara etis, cara dan sikap komunikasi seperti ini tentu sangat politis dan jauh dari tradisi dialog bangsa Indonesia. Sebagai komisaris utama, beliau seharusnya bisa lebih wise dalam membicarakan urusan perseroan di wilayah publik. Jangan seolah-olah menjadi pihak yang baik dan benar sendiri di internal perusahaan," kata Adib, Minggu (28/11/2021).
Jika dilihat dari alurnya, kata Adib, perusahaan sudah menandatangani NDA (non disclosure agreement), maka tindakan Ahok sangat membahayakan posisi perusahaan itu. Keputusan bisnis yang diwacanakan oleh manajemen Pertamina tersebut juga tentu memiliki pertimbangan bisnis tertentu, baik dari sisi brand image dan kualitas produk StreetScooter, kesempatan Indonesia untuk melakukan loncatan teknologi, dan tentunya kesanggupan keuangan Pertamina.
"Ahok bisa disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas segregasi sosial politik bangsa selama selama ini. Karena pernyataan politisnya yang mengganggu dan menyinggung pihak lain," tegasnya.
Menurutnya, jangan sampai isu mobil listrik ini justru hanya dijadikan komoditas politik Ahok. Lalu Menimbulkan kegaduhan sosial dan khususnya di internal Pertamina.
Baca juga: Tolak Rencana IBC Akuisisi Produsen Mobil Listrik Jerman, Ahok: Tidak Layak!
"Secara etis, cara dan sikap komunikasi seperti ini tentu sangat politis dan jauh dari tradisi dialog bangsa Indonesia. Sebagai komisaris utama, beliau seharusnya bisa lebih wise dalam membicarakan urusan perseroan di wilayah publik. Jangan seolah-olah menjadi pihak yang baik dan benar sendiri di internal perusahaan," kata Adib, Minggu (28/11/2021).
Jika dilihat dari alurnya, kata Adib, perusahaan sudah menandatangani NDA (non disclosure agreement), maka tindakan Ahok sangat membahayakan posisi perusahaan itu. Keputusan bisnis yang diwacanakan oleh manajemen Pertamina tersebut juga tentu memiliki pertimbangan bisnis tertentu, baik dari sisi brand image dan kualitas produk StreetScooter, kesempatan Indonesia untuk melakukan loncatan teknologi, dan tentunya kesanggupan keuangan Pertamina.
"Ahok bisa disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas segregasi sosial politik bangsa selama selama ini. Karena pernyataan politisnya yang mengganggu dan menyinggung pihak lain," tegasnya.
Menurutnya, jangan sampai isu mobil listrik ini justru hanya dijadikan komoditas politik Ahok. Lalu Menimbulkan kegaduhan sosial dan khususnya di internal Pertamina.
Lihat Juga :
