Bahlil Umumkan Tahun Depan Akan Layani Perizinan Migas
Senin, 29 November 2021 - 16:42 WIB
loading...
Tahun depan kementerian investasi akan layani perizinan migas. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, perizinan industri hulu minyak dan gas ( migas ) akan dilayani mulai 2022 mendatang.
Baca juga: OSS Belum Maksimal, Kepala BKPM Lapor ke Jokowi
"Insya Allah tahun depan," kata Bahlil di 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021, Bali, Senin (29/11/2021).
Bahlil mengatakan bahwa pihaknya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tafsir, dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, terkait pelayanan izin tersebut.
"Kami sudah melakukan pembicaraan membuat formulasi. Undang-Undang Cipta Kerja mendorong untuk proses perizinan terjadi satu pintu, baik hulu maupun hilir," terangnya.
Bahlil bilang, untuk substansi materinya tidak ada perubahan, termasuk peraturan pemerintahnya. "Jadi tidak perlu ada keraguan bagi pelaku usaha," ujar Bahlil.
Baca juga: 7 Kasus Mutilasi yang Mengegerkan Publik
Dia mengimbau agar pelaku usaha atau kontraktor kontrak kerja sama (K3S) migas bisa menggandeng pengusaha dalam negeri dalam melakukan kegiatan usahanya. "Silakan pengusaha mengerjakan sumur di daerah, tapi jangan melupakan orang daerah. Orang daerah harus jadi subjek dan objek pembangunan ekonomi," tandasnya.
Baca juga: OSS Belum Maksimal, Kepala BKPM Lapor ke Jokowi
"Insya Allah tahun depan," kata Bahlil di 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021, Bali, Senin (29/11/2021).
Bahlil mengatakan bahwa pihaknya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tafsir, dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, terkait pelayanan izin tersebut.
"Kami sudah melakukan pembicaraan membuat formulasi. Undang-Undang Cipta Kerja mendorong untuk proses perizinan terjadi satu pintu, baik hulu maupun hilir," terangnya.
Bahlil bilang, untuk substansi materinya tidak ada perubahan, termasuk peraturan pemerintahnya. "Jadi tidak perlu ada keraguan bagi pelaku usaha," ujar Bahlil.
Baca juga: 7 Kasus Mutilasi yang Mengegerkan Publik
Dia mengimbau agar pelaku usaha atau kontraktor kontrak kerja sama (K3S) migas bisa menggandeng pengusaha dalam negeri dalam melakukan kegiatan usahanya. "Silakan pengusaha mengerjakan sumur di daerah, tapi jangan melupakan orang daerah. Orang daerah harus jadi subjek dan objek pembangunan ekonomi," tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
