Sri Mulyani Buka Suara Soal Desakan Pemecatan dari Pimpinan MPR

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara soal pernyataan pimpinan MPR yang mendesak presiden Joko Widodo untuk memecat dirinya. Hal ini dipicu ketidakhadiran Sri Mulyani dalam dua kali undangan rapat dengan pimpinan MPR yang membahas anggaran MPR.

"Undangan dua kali, yaitu pada tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen," ujar Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya @smindrawati, Rabu (1/12/2021).

Sementara itu, pada rapat tanggal 28 September 2021, agenda itu bersamaan dengan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Sri Mulyani wajib dan sangat penting. "Maka dari itu, rapat dengan MPR diputuskan ditunda," ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.



Sri Mulyani juga menyinggung mengenai anggaran. Menurut dia, seperti diketahui tahun 2021 ini Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Hal ini menyebabkan seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali.

"Tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19, di mana klaim pasien melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," paparnya.



Dia melanjutkan, anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial (bansos), membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

Adapun terkait anggaran untuk pimpinan MPR, Sri Mulyani memastikan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. "Kami menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," ujarnya.



Lebih lanjut, dia menegaskan Kementerian Keuangan dan dirinya berkomitmen akan terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.