Hibah Barang Rampasan Negara Capai Rp132 Miliar dalam 3 Tahun
Jum'at, 10 Desember 2021 - 18:47 WIB
loading...
Gedung Kementerian Keuangan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan nilai hibah Barang Milik Negara (BMN) rampasan mencapai Rp132,27 miliar dalam periode tiga tahun terakhir yakni 2019-2021.
Adapun Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN rampasan selama 3 tahun mencapai Rp500,91 miliar. Secara rinciannya, tahun 2019 mencapai Rp20,6 miliar, tahun 2020 Rp404,06 miliar, dan 2021 Rp76,25 miliar.
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Kemenkeu, Purnama T Sianturi mengatakan pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar manfaatnya kembali kepada masyarakat, termasuk BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi.
Baca juga: Di Forum G20, Sri Mulyani Lontarkan Kritik Soal Vaksin Covid ke Negara Maju
"Kami mengambil 3 tahun terakhir di mana kalau kita lihat barang rampasan yang dihibahkan itu di posisi Rp132,7 miliar baik dari KPK maupun dari Kejaksaan," kata Purnama dalam video virtual, Jumat (10/12/2021).
Lanjutnya, pengembalian aset rampasan ini tidak hanya melalui lelang, tapi juga dapat melalui jalur penetapan status penggunaan digunakan oleh Kementerian/Lembaga maupun jalur hibah kepada pemerintah daerah.
"Siapa saja ya yang menerima BMN PSP penetapan status penggunaan itu, dari sini kita lihat bahwa beberapa lembaga diantaranya Kementerian ATR/BPN Rp41,9 miliar, Kementerian Pertahanan Rp75,8 miliar," tuturnya.
Baca juga: Dibangun Selama Satu Dekade, Bandara Tebelian Telan Anggaran Rp580 Miliar
Dia menambahkan Kementerian Keuangan adalah menindaklanjuti aset yang berasal dari barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan barang gratifikasi yang ditetapkan sebagai BMN.
"Tindak lanjut pengelolaan BMN yang dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan diantaranya melakukan penetapan status penggunaan, lelang, hibah, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan," tandasnya.
Adapun Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN rampasan selama 3 tahun mencapai Rp500,91 miliar. Secara rinciannya, tahun 2019 mencapai Rp20,6 miliar, tahun 2020 Rp404,06 miliar, dan 2021 Rp76,25 miliar.
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Kemenkeu, Purnama T Sianturi mengatakan pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar manfaatnya kembali kepada masyarakat, termasuk BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi.
Baca juga: Di Forum G20, Sri Mulyani Lontarkan Kritik Soal Vaksin Covid ke Negara Maju
"Kami mengambil 3 tahun terakhir di mana kalau kita lihat barang rampasan yang dihibahkan itu di posisi Rp132,7 miliar baik dari KPK maupun dari Kejaksaan," kata Purnama dalam video virtual, Jumat (10/12/2021).
Lanjutnya, pengembalian aset rampasan ini tidak hanya melalui lelang, tapi juga dapat melalui jalur penetapan status penggunaan digunakan oleh Kementerian/Lembaga maupun jalur hibah kepada pemerintah daerah.
"Siapa saja ya yang menerima BMN PSP penetapan status penggunaan itu, dari sini kita lihat bahwa beberapa lembaga diantaranya Kementerian ATR/BPN Rp41,9 miliar, Kementerian Pertahanan Rp75,8 miliar," tuturnya.
Baca juga: Dibangun Selama Satu Dekade, Bandara Tebelian Telan Anggaran Rp580 Miliar
Dia menambahkan Kementerian Keuangan adalah menindaklanjuti aset yang berasal dari barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan barang gratifikasi yang ditetapkan sebagai BMN.
"Tindak lanjut pengelolaan BMN yang dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan diantaranya melakukan penetapan status penggunaan, lelang, hibah, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
