Pascapandemi, SKK Migas Siap Tawarkan Blok Migas ke Luar Negeri

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pascapandemi Covid-19 akan lebih agresif menawarkan ladang migas melalui roadshow ke luar negeri. Hal itu dilakukan agar investasi hulu migas di Indonesia lebih meningkat.

“Ini sebagai upaya jemput bola dan terus dibarengi dengan improve data umum berkualitas,” ujar Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno di Jakarta kemarin.

Berdasarkan laporan SKK Migas, realisasi investasi migas kuartal I/2020 hanya USD2,87 miliar. Adapun realisasi investasi tersebut hanya tercapai 21% dari target yang ditetapkan sebesar USD13,8 miliar.

Tak tercapainya target investasi tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 serta anjloknya harga minyak mentah global. (Baca: SKK Migas Lakukan Antisipasi Berkurangnya Serapan Pembeli Gas Bumi)

Sementara itu, pakar energi dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto menilai rencana roadshow menawarkan ladang migas ke luar negeri cukup positif. Hanya, perlu dibarengi dengan data-data blok migas yang berkualitas. Di samping itu, penawaran blok-blok migas juga harus sesuai dengan hitungan keekonomian bagi investor.

“Jadi penawaran blok migas kepada investor harus ada terobosan di dalamnya berupa fiscal terms dari blok migas yang ditawarkan. Jika tidak ada, maka kurang efektif,” tandasnya.

Pihaknya memberikan sejumlah saran agar investasi hulu migas makin bergairah pascapandemi Covid-19. Sejumlah masukan yang perlu dipertimbangkan antara lain terkait fleksibilitas penggunaan kontrak yakni menggunakan mekanisme cost recovery atau gross split.

Selain itu, perlu revisi penurunan atau penghapusan signature bonus sebesar USD1 juta untuk lelang wilayah kerja eksplorasi. Selanjutnya, signature bonus alangkah baiknya tidak seragam, yaitu dibedakan berdasarkan tipe wilayah kerja eksplorasi maupun eksploitasi. (Baca juga: 9 Usulan Stimulus SKK Migas Demi Selamatkan Bisnis Hulu Migas)

Tidak berhenti di situ, besaran signature bonus sebaiknya diatur dengan batas minimal yang berbeda pada setiap wilayah kerja atau disesuaikan dengan jenis dan prospek pada wilayah kerja migas.

Lalu, split dan work commitment tidak diseragamkan dan dibuat biddable dengan batas tertentu. Terakhir mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas blok-blok migas yang dilelang dan menambahkan penilaian terhadap prospek dan aspek keekonomian atau komersial pada wilayah kerja yang akan ditawarkan.

“Itu memerlukan perubahan atau aturan baru setingkat keputusan menteri atau peraturan menteri dari ESDM,” katanya. (Nanang Wijayanto)