Buwas Beberkan Bulog Punya Total Utang Rp13 Triliun, Begini Penjelasannya

JAKARTA - Total utang Perum Bulog hingga akhir 2021 sebesar Rp13 triliun. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari utang pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dilakukan perusahaan pelat merah di sektor pangan tersebut.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mencatat hingga akhir tahun ini Bulog telah menyerap beras petani sebanyak 1,2 juta ton. Sumber pendanaan jumlah serapan beras petani dalam negeri itu pun berasal dari pinjaman perbankan.

"Utang kita ini Rp13 triliun, itu dimana utang kita? Ya itu beras CBP yang 1 juta itu ton, kan berasnya dari utang. Dimana sudah kita salurkan atas penugasan negara, baru dibayarkan (belum dibayarkan)," ujar Budi Waseso saat konferensi pers, Selasa (28/12/2021).



Bahkan, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso memastikan, pihaknya kembali melakukan pinjam manakala ada penugasan pemerintah berupa penyerapan CBP pada tahun 2022 mendatang.

Menurut Buwas , sapaan akrab Budi Waseso, seyogyanya pemerintah langsung melakukan pembayaran kepada Bulog, apabila pengadaan CBP yang berasal dari beras petani sudah dilakukan perusahaan. Namun, kondisi menjadi terbalik, hingga pengadaan CBP dilakukan pemerintah belum juga melakukan pembayaran.

"Seyogyanya setelah kita mengadakan 1 juta (ton beras), itu diaudit oleh BPK, 1 juta dengan kualitasnya yang sesuai dengan standar yang dicantumkan dalam UU pemerintah. Begitu selesai, pemerintah langsung membayar jumlah 1 juta toh, harus dibayar. Jadi Bulog tidak ada utang, tidak ada bunga," kata dia.



Buwas mengungkapkan, utang pemerintah kepada Bulog mencapai Rp4 triliun. Utang tersebut merupakan utang penugasan negara kepada Bulog perihal pengadaan impor beras dan disposal 20.000 ton. Impor beras yang dimaksud berupa pemenuhan stok CBP pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara disposal 20.000 ton dengan nilai Rp173 miliar.

Hingga saat ini piutang perusahaan belum dibayarkan pemerintah. Namun, manajemen terus menagih agar pemerintah segera membayar piutang perusahaan.

"Nah kita hanya menagih kepada negara, itu mungkin transportasinya. Perawatannya memang perlu dirawat, pos-pos lainnya, ini yang sedang saya sampaikan kepada pemerintah ada perubahan regulasi," ucap Buwas.