12 Tahun Paceklik Pajak Berakhir, Misbakhun Semangati Pegawai DJP
Jum'at, 31 Desember 2021 - 18:24 WIB
loading...
Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja DJP yang berhasil memenuhi target penerimaan dari sektor perpajakan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berhasil memenuhi target penerimaan dari sektor perpajakan pada APBN 2021. Menurutnya, capaian itu merupakan prestasi istimewa pada masa pandemi Covid-19.
Baca juga: Target Pajak Tercapai, Isu Bonus Pegawai Pajak Menyeruak
"Saya mengucapkan selamat kepada Dirjen Pajak Bapak Suryo Utomo dan seluruh jajaran pegawai DJP atas keberhasilan mencapai target penerimaan pajak di APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini mengakhiri target pajak yang tak pernah bisa dipenuhi dalam masa 12 tahun terakhir," ujar Misbakhun melalui siaran pers bertitel 'Refleksi 2021 & Outlook 2022 Untuk Penerimaan Pajak', di Jakarta, Jumat (31/12).
Mantan pegawai DJP itu menyatakan sudah semestinya keberhasilan tersebut diapresiasi. Menurutnya, apresiasi itu bisa berupa pemberian insentif prestasi kerja (IPK) untuk pegawai DJP.
"Insentif itu akan bisa membangun motivasi para pegawai DJP yang selama ini sudah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menggali semua potensi penerimaan pajak, sehingga target penerimaan dari perpajakan bisa tercapai melebihi 100% di saat situasi ekonomi sedang dalam kondisi sulit," tuturnya.
Pada masa perekonomian masih terimbas pandemi Covid-19, tutur Misbakhun, capaian DJP itu merupakan langkah penting dalam membangun kemandirian pembiayaan pembangunan dari keringat rakyat Indonesia sendiri.
"Jadi, ke depan nanti pembiayaan pembangunan bukan dana yang bersumber dari utang. Walaupun langkah ke arah sana itu berat, tetapi awal jalan kemandirian itu tetap harus dirintis," tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu juga mengharapkan capaian tersebut memacu rasa percaya diri para pegawai DJP untuk menjaring dukungan sekaligus menumbuhkan kegotongroyongan dalam bentuk partisipasi rakyat. Sebab, pajak yang dibayarkan rakyat merupakan penopang pembiayaan pembangunan nasional.
Misbakhun menambahkan tercapainya target pajak di APBN 2021 menjadi pertanda kuat bahwa perekonomian nasional yang sedang dalam proses pemulihan sudah berada di arah yang tepat. Namun, katanya, kondisi itu harus terus dijaga demi mencapai situasi stabilisasi yang berkesinambungan.
Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur, itu lantas menyinggung kunci penting dalam memenuhi target pajak. Menurutnya, target pajak yang ditetapkan harus masuk akal dan didasari pertimbangan matang tentang kondisi makro ekonomi nasional maupun global.
Menurut Misbakhun, dirinya sudah sering menyampaikan hal itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat-rapat kerja Komisi XI DPR.
"Ingat, ekonominya sedang dalam kondisi yang tidak bagus karena krisis akibat pandemi Covid-19," katanya.
Meski demikian, Misbakhun tetap optimistis target penerimaan pajak pada 2022 bisa dipenuhi lagi. Keyakinan itu didasari fakta bahwa penerimaan pajak di APBN 2022 sebesar Rp1.265 triliun masih dalam takaran yang rasional.
Selain itu, pemulihan ekonomi juga berjalan baik. Kebijakan yang juga akan berkontribusi pada penerimaan pajak 2022 ialah kenaikan tarif PPh Badan dari 20% menjadi 22%, serta tarif PPN yang dinaikkan dari 10% menjadi 11%.
Baca juga: Alasan Ini yang Buat PSK Online Menjamur di Apartemen
"Yang terakhir, mulai per 1 Januari 2022 ada Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak atau Tax Amnesty jilid II," katanya.
Baca juga: Target Pajak Tercapai, Isu Bonus Pegawai Pajak Menyeruak
"Saya mengucapkan selamat kepada Dirjen Pajak Bapak Suryo Utomo dan seluruh jajaran pegawai DJP atas keberhasilan mencapai target penerimaan pajak di APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini mengakhiri target pajak yang tak pernah bisa dipenuhi dalam masa 12 tahun terakhir," ujar Misbakhun melalui siaran pers bertitel 'Refleksi 2021 & Outlook 2022 Untuk Penerimaan Pajak', di Jakarta, Jumat (31/12).
Mantan pegawai DJP itu menyatakan sudah semestinya keberhasilan tersebut diapresiasi. Menurutnya, apresiasi itu bisa berupa pemberian insentif prestasi kerja (IPK) untuk pegawai DJP.
"Insentif itu akan bisa membangun motivasi para pegawai DJP yang selama ini sudah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menggali semua potensi penerimaan pajak, sehingga target penerimaan dari perpajakan bisa tercapai melebihi 100% di saat situasi ekonomi sedang dalam kondisi sulit," tuturnya.
Pada masa perekonomian masih terimbas pandemi Covid-19, tutur Misbakhun, capaian DJP itu merupakan langkah penting dalam membangun kemandirian pembiayaan pembangunan dari keringat rakyat Indonesia sendiri.
"Jadi, ke depan nanti pembiayaan pembangunan bukan dana yang bersumber dari utang. Walaupun langkah ke arah sana itu berat, tetapi awal jalan kemandirian itu tetap harus dirintis," tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu juga mengharapkan capaian tersebut memacu rasa percaya diri para pegawai DJP untuk menjaring dukungan sekaligus menumbuhkan kegotongroyongan dalam bentuk partisipasi rakyat. Sebab, pajak yang dibayarkan rakyat merupakan penopang pembiayaan pembangunan nasional.
Misbakhun menambahkan tercapainya target pajak di APBN 2021 menjadi pertanda kuat bahwa perekonomian nasional yang sedang dalam proses pemulihan sudah berada di arah yang tepat. Namun, katanya, kondisi itu harus terus dijaga demi mencapai situasi stabilisasi yang berkesinambungan.
Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur, itu lantas menyinggung kunci penting dalam memenuhi target pajak. Menurutnya, target pajak yang ditetapkan harus masuk akal dan didasari pertimbangan matang tentang kondisi makro ekonomi nasional maupun global.
Menurut Misbakhun, dirinya sudah sering menyampaikan hal itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat-rapat kerja Komisi XI DPR.
"Ingat, ekonominya sedang dalam kondisi yang tidak bagus karena krisis akibat pandemi Covid-19," katanya.
Meski demikian, Misbakhun tetap optimistis target penerimaan pajak pada 2022 bisa dipenuhi lagi. Keyakinan itu didasari fakta bahwa penerimaan pajak di APBN 2022 sebesar Rp1.265 triliun masih dalam takaran yang rasional.
Selain itu, pemulihan ekonomi juga berjalan baik. Kebijakan yang juga akan berkontribusi pada penerimaan pajak 2022 ialah kenaikan tarif PPh Badan dari 20% menjadi 22%, serta tarif PPN yang dinaikkan dari 10% menjadi 11%.
Baca juga: Alasan Ini yang Buat PSK Online Menjamur di Apartemen
"Yang terakhir, mulai per 1 Januari 2022 ada Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak atau Tax Amnesty jilid II," katanya.
(uka)
Lihat Juga :
