Ekonom Ingatkan Pelatihan Kartu Prakerja Harus Sesuai Kebutuhan Industri

JAKARTA - Program kartu prakerja didesain sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan teknis masyarakat sehingga masyarakat bisa mandiri di tengah lesunya perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19.

Ekonom Senior Raden Pardede mengatakan, program kartu prakerja cukup efektif di tengah situasi yang sulit sekarang, penekanannya lebih kepada bantuan sosial. Namun, seusai pandemi, titik tekannya ada pada peningkatan kompetensi sehingga masyarakat diharapkan bisa mandiri secara ekonomi.

“Selain mendapatkan keterampilan teknis, saat Covid-19, masyarakat bisa tertolong karena ada bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan setelah menyelesaikan pelatihan,” kata Raden Pardede, di Jakarta, kemarin. (Baca: Kaji Ulang Pelatikan Kartu Prakerja!)

Pardede menilai standar materi pelatihan yang diberikan sangat baik. Masyarakat bisa memilih berbagai bentuk topik pelatihan sesuai dengan minat dan kemampuan teknis dasar masing-masing. Di masa pandemi, pelatihan diberikan secara online namun seusai Covid-19 berlalu, program pelatihan tersebut akan dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung.

“Pelatihan dengan tatap muka langsung lebih relevan, mudah dipahami, dan lebih mudah dalam masuk lapangan pekerjaan baru,” ucap Pardede.

Apakah peserta pelatihan prakerja ini otomatis akan terserap di dunia kerja nantinya? Pardede mengatakan, kartu prakerja tidak bisa menjadi tumpuan satu-satunya. “Harus ada kerja sama dengan dunia usaha. Peran Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan juga penting dalam menyukseskan program kartu prakerja tersebut,” katanya. (Baca juga: Janji Surga Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang IV Tersendat)

Pardede juga mengingatkan program kartu prakerja yang disusun pemerintah menyasar pada masyarakat kelas menengah. “Targetnya adalah masyarakat menengah dengan pendidikan SMA, meski tidak tertutup kemungkinan lulusan SMP bisa mengikuti program ini. Bagi masyarakat berpendidikan tinggi sebaiknya tidak perlu mengikuti program ini karena bukan menjadi sasaran prioritas,” kata Pardede.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai pemerintah perlu melakukan kajian agar materi pelatihan yang diberikan dalam program kartu prakerja tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan industri.

Pemerintah juga harus punya alasan yang kuat untuk menetapkan satu program pelatihan sebelum menjalankannya, termasuk penunjukan vendor serta nilai program penetapan. (Sudarsono)