2.078 IUP yang Dicabut Jokowi Tersebar di 29 Provinsi
Jum'at, 07 Januari 2022 - 08:40 WIB
loading...
2.078 IUP yang dicabut pemerintah meliputi pertambangan mineral dan batu bara. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Ridwan Djamaluddin mengatakan, 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dicabut pemerintah meliputi perusahaan pertambangan mineral dan perusahaan pertambangan batu bara .
Baca juga: Pecat Direktur PLN, Erick Thohir Tolak Alasan karena Krisis Batu Bara
"Sebanyak 1.776 perusahaan pertambangan mineral, termasuk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan dengan luas wilayah 2.236.259 hektare kita cabut," ujar Ridwan dalam keterangan resmi, Jumat (7/1/2022).
Wilayah IUP 1.776 perusahaan pertambangan mineral tersebut tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, sebanyak 302 perusahaan pertambangan batu bara, dengan luas wilayah 964.787 hektare juga dicabut.
"Tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara," jelas Ridwan.
Lanjut Ridwan, pemerintah akan menentukan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral dan batu bara sehingga dapat berdayaguna serta mencapai tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Geger! Petani Keramba di Lhokseumawe Ajukan Suntik Mati ke Pengadilan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara dicabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Izin yang sudah bertahun-tahun diberikan namun tidak dikerjakan, menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Pecat Direktur PLN, Erick Thohir Tolak Alasan karena Krisis Batu Bara
"Sebanyak 1.776 perusahaan pertambangan mineral, termasuk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan dengan luas wilayah 2.236.259 hektare kita cabut," ujar Ridwan dalam keterangan resmi, Jumat (7/1/2022).
Wilayah IUP 1.776 perusahaan pertambangan mineral tersebut tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, sebanyak 302 perusahaan pertambangan batu bara, dengan luas wilayah 964.787 hektare juga dicabut.
"Tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara," jelas Ridwan.
Lanjut Ridwan, pemerintah akan menentukan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral dan batu bara sehingga dapat berdayaguna serta mencapai tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Geger! Petani Keramba di Lhokseumawe Ajukan Suntik Mati ke Pengadilan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara dicabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Izin yang sudah bertahun-tahun diberikan namun tidak dikerjakan, menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
(uka)
Lihat Juga :
