Titik Terang Ekspor Batu Bara, Menteri ESDM: Ada Peluang Dilonggarkan
Senin, 10 Januari 2022 - 18:26 WIB
loading...
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan bahwa larangan ekspor batu bara berpeluang dilonggarkan. Foto/Ilustrasi/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan dalam beberapa hari ke depan ada peluang ekspor batu bara dilanjutkan. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan dengan Menteri Perindustrian Jepang Koichi Hagiuda, dalam rapat virtual Senin (10/1/2022).
Menurut Arifin, dalam beberapa hari mendatang diharapkan ada kejelasan soal kelanjutan ekspor di tengah meningkatnya tekanan permintaan menyusul larangan ekspor yang diberlakukan 10 hari yang lalu.
Baca Juga: Giliran Filipina Minta Indonesia Cabut Larangan Ekspor Batu Bara
"Dalam sepekan terakhir kami telah melakukan stock-opname dan kami berharap dalam beberapa hari mendatang akan ada kejelasan lebih sehingga kami dapat memiliki ketahanan batu bara dan melanjutkan ekspor," kata Arifin seperti dilansir Reuters, Senin (10/1/2022).
Jepang menawarkan alternatif agar pemerintah Indonesia tetap membuka ekspor batu bara jenis High Calorific Value (HCV). "Jepang kebanyakan mengimpor batu bara HCV dibandingkan Low Calorific Value (LCV) yang digunakan pembangkit PLN," kata Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji belum lama ini.
Diketahui, pemerintah menangguhkan ekspor batu bara per 1 Januari 2022 setelah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengalami krisis persediaan batu bara untuk pembangkit yang berujung pada risiko terjadinya pemadaman listrik.
Langkah penangguhan ekspor tersebut memicu protes dari sejumlah negara pengguna batu bara Indonesia. Selain Jepang, Korea Selatan dan Filipina secara resmi meminta agar Indonesia mencabut larangan tersebut.
Diskusi di tingkat pemerintahan Presiden Joko Widodo disinyalir masih berlangsung untuk melanjutkan kemungkinan pelonggaran atas larangan tersebut. Kendati sejumlah pejabat senior pemerintah Indonesia sempat mengatakan bahwa pasokan batu bara ke PLN sudah darurat, pemerintah mengatakan masih perlu membahas masalah lain sebelum dapat memutuskan untuk mencabut larangan ekspor.
Ketua Asosiasi Penambang Batubara Indonesia (ICMA) Pandu Sjahrir mencermati pertemuan sejumlah otoritas pada Senin ini akan fokus terhadap masalah pengiriman dan logistik.
Baca Juga: Jepang dan Korea Kompak Protes Larangan Ekspor Batu Bara
"Dari ICMA, kami siap memasok batu bara sesuai dengan jumlah yang diinginkan PLN. Persoalannya sekarang adalah pengangkutan, tetapi harus segera ada solusi untuk ini," kata Pandu kepada Reuters.
Pandu mengestimasi PLN masih memiliki pasokan batu bara selama 10 hari. Perusahaan listrik tersebut juga telah mengamankan 13,9 juta ton batu bara tetapi menginginkan 20 juta ton untuk mencapai tingkat persediaan pembangkit listriknya selama 20 hari.
Hal senada dikatakan Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto. "Kami berusaha mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan batu bara PLN," tegasnya.
Menurut Arifin, dalam beberapa hari mendatang diharapkan ada kejelasan soal kelanjutan ekspor di tengah meningkatnya tekanan permintaan menyusul larangan ekspor yang diberlakukan 10 hari yang lalu.
Baca Juga: Giliran Filipina Minta Indonesia Cabut Larangan Ekspor Batu Bara
"Dalam sepekan terakhir kami telah melakukan stock-opname dan kami berharap dalam beberapa hari mendatang akan ada kejelasan lebih sehingga kami dapat memiliki ketahanan batu bara dan melanjutkan ekspor," kata Arifin seperti dilansir Reuters, Senin (10/1/2022).
Jepang menawarkan alternatif agar pemerintah Indonesia tetap membuka ekspor batu bara jenis High Calorific Value (HCV). "Jepang kebanyakan mengimpor batu bara HCV dibandingkan Low Calorific Value (LCV) yang digunakan pembangkit PLN," kata Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji belum lama ini.
Diketahui, pemerintah menangguhkan ekspor batu bara per 1 Januari 2022 setelah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengalami krisis persediaan batu bara untuk pembangkit yang berujung pada risiko terjadinya pemadaman listrik.
Langkah penangguhan ekspor tersebut memicu protes dari sejumlah negara pengguna batu bara Indonesia. Selain Jepang, Korea Selatan dan Filipina secara resmi meminta agar Indonesia mencabut larangan tersebut.
Diskusi di tingkat pemerintahan Presiden Joko Widodo disinyalir masih berlangsung untuk melanjutkan kemungkinan pelonggaran atas larangan tersebut. Kendati sejumlah pejabat senior pemerintah Indonesia sempat mengatakan bahwa pasokan batu bara ke PLN sudah darurat, pemerintah mengatakan masih perlu membahas masalah lain sebelum dapat memutuskan untuk mencabut larangan ekspor.
Ketua Asosiasi Penambang Batubara Indonesia (ICMA) Pandu Sjahrir mencermati pertemuan sejumlah otoritas pada Senin ini akan fokus terhadap masalah pengiriman dan logistik.
Baca Juga: Jepang dan Korea Kompak Protes Larangan Ekspor Batu Bara
"Dari ICMA, kami siap memasok batu bara sesuai dengan jumlah yang diinginkan PLN. Persoalannya sekarang adalah pengangkutan, tetapi harus segera ada solusi untuk ini," kata Pandu kepada Reuters.
Pandu mengestimasi PLN masih memiliki pasokan batu bara selama 10 hari. Perusahaan listrik tersebut juga telah mengamankan 13,9 juta ton batu bara tetapi menginginkan 20 juta ton untuk mencapai tingkat persediaan pembangkit listriknya selama 20 hari.
Hal senada dikatakan Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto. "Kami berusaha mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan batu bara PLN," tegasnya.
(fai)
Lihat Juga :
