PLN Harus Beli Batu Bara dengan Harga Pasar, Pengamat: Bakal Jadi Masalah Baru
Rabu, 12 Januari 2022 - 15:08 WIB
loading...
Pembelian harga batu bara dengan harga pasar oleh PT PLN (Persero), menurut pengamat hanya akan menimbulkan masalah baru. Dibutuhkan solusi agar pengusaha happy jual batu bara ke PLN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pembelian harga batu bara dengan harga pasar oleh PT PLN (Persero), menurut pengamat hanya akan menimbulkan masalah baru. Saat ini, PLN membeli batu bara dengan harga khusus melalui kebijakan domestic market obligation (DMO) dipatok sebesar USD70 per ton.
Namun pemerintah merencanakan ke depannya PLN akan membeli harga batu bara mengikuti pergerakan harga batu bara di pasar. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Jaga Pasokan Listrik, Sebulan RI Butuh 11 Juta Ton Batu Bara
Agar tidak memberatkan PLN, Luhut menyebutkan bahwa pemerintah akan membentuk Badan Layanan Umum yang berfungsi menanggung selisih harga DMO dengan harga pasar yang harus dibayarkan PLN.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, kebijakan pembelian batu bara di harga pasar oleh PLN akan berdampak pada kenaikan biaya pokok produksi. Biaya pokok produksi ini nantinya akan berdampak terhadap kenaikan tarif dasar listrik di masyarakat.
"Memang ini serba salah. Kalau bicara pasokan batu bara, ini sangat dibutuhkan apalagi hampir 65% pembangkit kita adalah PLTU. Dibutuhkan pasukan batubara yang cukup besar. Di sisi lain, disparitas harga antara DMO dengan harga pasar saat ini sangat jauh sekali," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Rabu (12/1/2022).
Baca Juga: Media China Sebut Batu Bara RI Sudah Dikapalkan ke Tiongkok Sejak Senin Malam
Mamit melanjutkan, ada empat indikator yang dihitung oleh PLN dalam menentukan tarif dasar listrik, yaitu Indonesian Crude Price (ICP), kurs mata uang Rupiah terhadap Dolar, inflasi, dan Harga Batu Bara Acuan (HBA).
"Ini yang akan menjadi perhitungan PLN ketika mereka membeli dengan harga pasar dan otomatis ini akan menjadi dua bebannya. Apakah nanti pemerintah yang akan menanggung subsidi tersebut atau nanti akan dibebankan kepada masyarakat ketika keuangan pemerintah tidak kuat," jelasnya.
Menurut dia, perlu pertimbangan yang matang dan mencari solusi bagi semua pihak. "Saya kira ini akan jadi permasalahan tersendiri kalau memang nanti ke depan PLN akan membeli dengan harga pasar. Perlu pertimbangan kira-kira seperti apa solusinya. Pengusaha juga tetap mau menjual ke PLN karena ada kejelasan terkait harga dan lain-lain sehingga mereka happy menjual ke PLN," tuturnya.
Namun pemerintah merencanakan ke depannya PLN akan membeli harga batu bara mengikuti pergerakan harga batu bara di pasar. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Jaga Pasokan Listrik, Sebulan RI Butuh 11 Juta Ton Batu Bara
Agar tidak memberatkan PLN, Luhut menyebutkan bahwa pemerintah akan membentuk Badan Layanan Umum yang berfungsi menanggung selisih harga DMO dengan harga pasar yang harus dibayarkan PLN.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, kebijakan pembelian batu bara di harga pasar oleh PLN akan berdampak pada kenaikan biaya pokok produksi. Biaya pokok produksi ini nantinya akan berdampak terhadap kenaikan tarif dasar listrik di masyarakat.
"Memang ini serba salah. Kalau bicara pasokan batu bara, ini sangat dibutuhkan apalagi hampir 65% pembangkit kita adalah PLTU. Dibutuhkan pasukan batubara yang cukup besar. Di sisi lain, disparitas harga antara DMO dengan harga pasar saat ini sangat jauh sekali," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Rabu (12/1/2022).
Baca Juga: Media China Sebut Batu Bara RI Sudah Dikapalkan ke Tiongkok Sejak Senin Malam
Mamit melanjutkan, ada empat indikator yang dihitung oleh PLN dalam menentukan tarif dasar listrik, yaitu Indonesian Crude Price (ICP), kurs mata uang Rupiah terhadap Dolar, inflasi, dan Harga Batu Bara Acuan (HBA).
"Ini yang akan menjadi perhitungan PLN ketika mereka membeli dengan harga pasar dan otomatis ini akan menjadi dua bebannya. Apakah nanti pemerintah yang akan menanggung subsidi tersebut atau nanti akan dibebankan kepada masyarakat ketika keuangan pemerintah tidak kuat," jelasnya.
Menurut dia, perlu pertimbangan yang matang dan mencari solusi bagi semua pihak. "Saya kira ini akan jadi permasalahan tersendiri kalau memang nanti ke depan PLN akan membeli dengan harga pasar. Perlu pertimbangan kira-kira seperti apa solusinya. Pengusaha juga tetap mau menjual ke PLN karena ada kejelasan terkait harga dan lain-lain sehingga mereka happy menjual ke PLN," tuturnya.
(akr)
Lihat Juga :
