Butuh Rp99,9 Triliun, Pabrik Baterai Holding BUMN Belum Jelas
Jum'at, 14 Januari 2022 - 06:52 WIB
loading...
SPKLU kendaraan listrik di kawasan jalan Fatmawati Jakarta Selatan. Foto/Dok.MPI
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah melalui Indonesia Battery Corporation (IBC) yang terdiri atas empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik hingga kini belum jelas. Salah satu yang menjadi kendala adalah investasi yang dibutuhkan mencapai USD7 miliar (Rp99,9 triliun dengan kurs Rp14.275 per dolar AS).
Pabrik baterai kendaraan listrik ini digadang-gadang akan dibangun oleh empat BUMN yakni Industri Pertambangan Mind ID (Inalum), PT Aneka Tambang, Tbk. (Antam), PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero) dengan komposisi saham masing-masing sebesar 25%. "Membangun pabrik baterai perlu USD7 miliar, siapa yang punya duit? Untuk supply chain baterai, membangun ekosistemnya butuh lima tahun," ungkap Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury saat berbincang dengan perwakilan media massa nasional di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (12/1/2021) malam.
Baca Juga : Pemerintah Pastikan Tak Ada Monopoli di Ekosistem Kendaraan Listrik
Dia memberikan ilustrasi, apabila dibangun tahun ini, pabrik baterai baru bisa beroperasi pada 2026 mendatang. Karenanya, lanjut Pahala, ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB ) dibangun pelan-pelan. “Dari mining ke hilir kalau 2022 (dibangun) baru jadi di 2026 paling cepat. Jadi tidak bisa berpikir linear, bangun baterai dulu baru kembangkan motor, mobil, sudah ketinggalan. Orang sudah mau ke bulan, kita baru mau investasi di motor,” paparnya.
Sembari menyiapkan ekosistem tersebut, langkah yang dinilai paling strategis adalah mengimpor sel baterai, kemudian dirakit di dalam negeri untuk menjadi battery pack. “Kita kembangkan juga motor listriknya,” tuturnya. Menurut Pahala, pemerintah terus mendorong ekosistem elektrifikasi seperti mobil listrik, kompor listrik hingga motor listrik. Hal itu dilakukan untuk mencapai target dekarbonisasi sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26 ) di Glasgow, Skotlandia, pada November 2021 silam. “Mendorong penggunaan electric vehicle, motor paling masuk akal,” ucapnya.
Pabrik baterai kendaraan listrik ini digadang-gadang akan dibangun oleh empat BUMN yakni Industri Pertambangan Mind ID (Inalum), PT Aneka Tambang, Tbk. (Antam), PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero) dengan komposisi saham masing-masing sebesar 25%. "Membangun pabrik baterai perlu USD7 miliar, siapa yang punya duit? Untuk supply chain baterai, membangun ekosistemnya butuh lima tahun," ungkap Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury saat berbincang dengan perwakilan media massa nasional di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (12/1/2021) malam.
Baca Juga : Pemerintah Pastikan Tak Ada Monopoli di Ekosistem Kendaraan Listrik
Dia memberikan ilustrasi, apabila dibangun tahun ini, pabrik baterai baru bisa beroperasi pada 2026 mendatang. Karenanya, lanjut Pahala, ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB ) dibangun pelan-pelan. “Dari mining ke hilir kalau 2022 (dibangun) baru jadi di 2026 paling cepat. Jadi tidak bisa berpikir linear, bangun baterai dulu baru kembangkan motor, mobil, sudah ketinggalan. Orang sudah mau ke bulan, kita baru mau investasi di motor,” paparnya.
Sembari menyiapkan ekosistem tersebut, langkah yang dinilai paling strategis adalah mengimpor sel baterai, kemudian dirakit di dalam negeri untuk menjadi battery pack. “Kita kembangkan juga motor listriknya,” tuturnya. Menurut Pahala, pemerintah terus mendorong ekosistem elektrifikasi seperti mobil listrik, kompor listrik hingga motor listrik. Hal itu dilakukan untuk mencapai target dekarbonisasi sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26 ) di Glasgow, Skotlandia, pada November 2021 silam. “Mendorong penggunaan electric vehicle, motor paling masuk akal,” ucapnya.
Lihat Juga :
