Roadmap Pengembangan EBT Disusun, Transisi Energi Butuh Langkah Konkret Bukan Retorika

JAKARTA - Transisi energi hijau berlanjutan menjadi salah satu topik dalam KTT G20 2022. Dengan tema Recover Together, Recover Stronger, posisi Indonesia sebagai Presidensi dalam G20 tahun 2022 ini menjadi penting untuk bersama-sama mendorong transisi energi hijau yang berkelanjutan. G20 2022 menjadi momen penting untuk mendorong kebijakan transisi energi hijau yang berkelanjutan, efisien, mudah, terjangkau dan konkret.

“Transisi energi yang berkelanjutan tak terelakkan. Hampir semua negara sudah memulai transisi energi hijau dengan bertahap mengurangi energi fosil,” ujar Wakil Menteri atau Wamen BUMN I Pahala Nugraha Mansyuri, dalam salah satu sesi wawancara, dikutip Jumat, (14/1/2022).



Perubahan iklim yang ditandai dengan kenaikan suhu global 1,5 derajat celcius sampai 2 derajat celcius membuat dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Oleh karena itu, menurut Pahala, langkah transisi energi harus dilakukan konkret, bukan lagi retorika, seperti yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Indonesia akan menyusun roadmap pengembangan energi baru terbarukan secara konkret, beserta skema pembiayaan.

Beberapa langkah konkret yang dilakukan, yakni dengan mendorong terciptanya sistem perpajakan nasional untuk karbon. Indonesia, mulai 1 April 2022 akan mulai mengenakan pajak karbon, sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pemerintah juga mendorong berbagai proyek pembangunan yang sustainable dan hijau. Kementerian BUMN mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih hijau. “Dalam RUPTL 2021-2030, porsi listrik dengan energi terbarukan (EBT) sebesar 51,57% atau setara 20.923 MW,” tandas Pahala.

Pemerintah Indonesia memiliki peta jalan transisi energi untuk Indonesia yang tertuang dalam Grand Strategi Energi Nasional. Dalam peta jalan itu, energi baru terbarukan (EBT) ditargetkan mencapai 23% pada 2025 dan mencapai 31% di 2050 dalam bauran energi.

Karenanya, untuk menghadirkan energi bersih dalam rangka terciptanya kemandirian energi nasional, dibutuhkan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan seperti geothermal. Sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca nasional. Transisi energi harus terus berjalan meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang.

Dia menambahkan, pemerintah berfokus pada pengembangan panas bumi sebagai porsi terbesar dalam EBT. “Kita akan kembangkan geothermal, karena yang menguntungkan di geothermal. Target penurunan emisi dari perusahaan BUMN 85 juta ton CO2," tuturnya.

Geothermal atau panas bumi, lanjut Pahala, merupakan energi andalan Indonesia karena bisa dijadikan baseload. Biaya penyediaan energinya pun lebih murah dibandingkan EBT yang lain, yakni hanya USD7,6-8 sen per kWh. "Bandingkan dengan baterai dari energi surya yang USD12 sen per kWh, jelas geothermal lebih murah. Sehingga, pemerintah menilai, geothermal punya potensi unik untuk dikembangkan," imbuhnya.

Peningkatan penggunaan geothermal itu juga untuk menekan impor BBM nasional. Sebab, saat ini, konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel per hari. Kebutuhan BBM tersebut sebanyak 40% dipasok dari impor.

Pahala mengatakan, pihaknya mendorong BUMN untuk mengoptimalkan pengembangan geothermal di wilayah kerjanya sendiri. Apalagi, saat ini baru 9% wilayah kerja geothermal yang berproduksi dengan kapasitas hanya 1.900 MW. ‘’Kita masih punya potensi 19 GW, kita dorong bagaimana agar Pertamina Geothermal Energy mengembangkan area geothermal,’’tukasnya.

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengelola 15 wilayah kerja dengan kapasitas 1.877 MW. Dengan rincian 672 MW dioperasikan sendiri dan 1.205 MW merupakan kontrak operasi bersama. Untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi, saat ini PGE sedang mengembangkan teknologi baru dengan menggunakan binary cycle.

Indonesia memiliki kekuatan sangat besar atas renewable energy, bersumber dari energy hydropower, geothermal, bayu, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan yang lain-lainnya. Dengan aset besar itu, Indonesia saat ini juga tengah mengejar ketersediaan energi baru dan terbarukan. Salah satunya lewat panas bumi yang sangat berlimpah di Tanah Air.

Kementerian BUMN juga akan terus mendorong BUMN sektor energi memiliki kontribusi terhadap pencapaian dekarbonisasi agar Indonesia yang ditargetkan mampu menurunkan emisi 29% pada tahun 2030, sesuai Paris Agreement. PT Pertamina melalui Subholding Pertamina New Renewable Energy (PNRE) resmi terbentuk awal Agustus 2021. Lewat subholding ini, Pertamina akan pemimpin transisi energi di Indonesia.

Harapannya, Subholding PNRE bisa mewujudkan visi sebagai Indonesia Green Energy Champion, mencapai aspirasi kapasitas terpasang 10 GW di 2026, serta mendukung visi Pertamina menuju global green energy company.

Apalagi, PNRE melalui PGE juga tengah mengembangkan potensi panas bumi di Indonesia. “Bukan hanya untuk pembangkit listrik, tapi juga panas bumi yang mampu mengurangi emisi karbon yang mampu meningkakan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Pahala.

Kata Pahala, PGE dengan visi beyond geothermal-nya ditargetkan bisa menjadi perusahaan energi hijau kelas dunia (World Class Green Energy Company). Ini memungkinkan karena PGE bisa menjadi tiga pemain besar geothermal dunia.

Pahala menyakini, potensi energi hijau sangat besar. Sebagai gambaran, Energy Market Authority (EMA) Singapura telah mengumumkan akan melakukan diversifikasi sumber listriknya lewat pembangkit energi terbarukan hingga 4 gigawatt (GW) non-intermiten pada tahun 2035. “Ini juga potensi yang bagus untuk ekspor, dengan faktor kedekatan Indonesia dengan Singapura. Peluang ini harus ditangkap cepat (fast response) dan dimanfaatkan,” papar Pahala.



Pahala mengingatkan, gerak cepat negara tetangga juga harus menjadi perhatian BUMN agar tak ketinggalan dalam penyediaan energi listrik EBT. “Untuk itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara PNRE, PGE dan PLN untuk menyediaan kebutuhan energi hijau di dalam negeri, serta mampu menangkap peluang ekspor dengan sumber daya yang melimpah,” tegas Pahala.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis target pencapaian bauran energi nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 dapat tercapai.