Komunitas Korban Asuransi Unit Link Ingin Curhat Langsung ke Jokowi
loading...
Korban asuransi berharap presiden membantu masalah mereka. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komunitas Korban Asuransi Unit Link Prudential, AIA, dan AXA Mandiri, berharap bisa menyampaikan persoalannya kepada Presiden Jokowi . Hal ini ditegaskan oleh koordinator Komunitas Korban Asuransi Unit link, Maria Trihartati.
"Saya sudah berkirim surat ke Sekneg dan Presiden sejak lama. Tinggal menagihnya. Kalau bertemu nanti akan kutumpahkan semua ini. Harus ada pertanggungjawaban dan perubahan," kata Maria di Jakarta, Minggu (23/1/2022).
Maria yang merupakan ibu rumah tangga dan pedagang makanan asal Lampung ini menyatakan dukungan Presiden sangat diperlukan. Pasalnya, pengaduan dari ratusan korban unit link berasal dari seluruh Indonesia.
"Sebagian besarnya adalah mereka yang secara ekonomi tidak layak diprospek untuk mengikuti asuransi unit link," katanya.
Dia mengkritisi produk asuransi tersebut memiliki terlalu banyak komponen biaya yang dibebankan kepada para pemiliknya. "Itulah sebabnya di negara maju seperti di Eropa, produk unitlink ini sudah ditutup. Dengan alasan inilah kami ingin Presiden Jokowi mendengarnya secara langsung dari kami para korban, bukan perusahaan asuransi," ujarnya.
Sejauh ini, kata Maria, pihaknya sudah berjuang untuk meminta pengembalian dana premi secara utuh atau full refund. Sayangnya dari ketiga perusahaan asuransi yang menjual produk unit link ini masih enggan.
Dia juga sangat menyayangkan sikap pemangku kepentingan yang dinilainya belum maksimal membela kepentingan masyarakat yang menjadi korban unit link. Makanya, dia akan langsung menyaampaikan masalah ini kepada Presiden.
"Kami berharap perhatian dan keberpihakan Jokowi selama ini kepada rakyat kecil bisa diwujudkan juga dengan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bertemu," kata ibu tiga anak ini.
Sepekan kemarin, Komunitas Korban Asuransi Unit Link telah mendatangi kantor OJK Pusat. Selain itu juga, komunitas yang beranggotakan ratusan korban ini menyampaikan pula aduan kepada Ombudsman RI serta secara langsung diminta oleh Komisi XI DPR RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di gedung DPR RI.
"Kami juga masih sangat berharap kepada DPR untuk dapat memfasilitasi kembali RDPU. Kami tidak ingin masyarakat Indonesia terjebak oleh asuransi unit link. Untuk itulah DPR dan Presiden menjadi harapan terbesar kami untuk melindungi masyarakat dari kejahatan produk ini," kata Maria menegaskan
"Saya sudah berkirim surat ke Sekneg dan Presiden sejak lama. Tinggal menagihnya. Kalau bertemu nanti akan kutumpahkan semua ini. Harus ada pertanggungjawaban dan perubahan," kata Maria di Jakarta, Minggu (23/1/2022).
Maria yang merupakan ibu rumah tangga dan pedagang makanan asal Lampung ini menyatakan dukungan Presiden sangat diperlukan. Pasalnya, pengaduan dari ratusan korban unit link berasal dari seluruh Indonesia.
"Sebagian besarnya adalah mereka yang secara ekonomi tidak layak diprospek untuk mengikuti asuransi unit link," katanya.
Dia mengkritisi produk asuransi tersebut memiliki terlalu banyak komponen biaya yang dibebankan kepada para pemiliknya. "Itulah sebabnya di negara maju seperti di Eropa, produk unitlink ini sudah ditutup. Dengan alasan inilah kami ingin Presiden Jokowi mendengarnya secara langsung dari kami para korban, bukan perusahaan asuransi," ujarnya.
Sejauh ini, kata Maria, pihaknya sudah berjuang untuk meminta pengembalian dana premi secara utuh atau full refund. Sayangnya dari ketiga perusahaan asuransi yang menjual produk unit link ini masih enggan.
Dia juga sangat menyayangkan sikap pemangku kepentingan yang dinilainya belum maksimal membela kepentingan masyarakat yang menjadi korban unit link. Makanya, dia akan langsung menyaampaikan masalah ini kepada Presiden.
"Kami berharap perhatian dan keberpihakan Jokowi selama ini kepada rakyat kecil bisa diwujudkan juga dengan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bertemu," kata ibu tiga anak ini.
Sepekan kemarin, Komunitas Korban Asuransi Unit Link telah mendatangi kantor OJK Pusat. Selain itu juga, komunitas yang beranggotakan ratusan korban ini menyampaikan pula aduan kepada Ombudsman RI serta secara langsung diminta oleh Komisi XI DPR RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di gedung DPR RI.
"Kami juga masih sangat berharap kepada DPR untuk dapat memfasilitasi kembali RDPU. Kami tidak ingin masyarakat Indonesia terjebak oleh asuransi unit link. Untuk itulah DPR dan Presiden menjadi harapan terbesar kami untuk melindungi masyarakat dari kejahatan produk ini," kata Maria menegaskan
(uka)
Lihat Juga :
