Program JKP BPJAMSOSTEK Diyakini Bakal Tekan Angka Pengangguran

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK ) optimistis Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mulai 1 Februari 2022 bisa dicairkan akan menekan jumlah angka pengangguran di Indonesia. Pasalnya, dengan JKP para pekerja tidak hanya diberikan klaim berupa uang tunai tetapi juga info lowongan kerja dan pelatihan kerja.

Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Cilandak Puspitaningsih mengatakan, melalui program JKP para pekerja yang terkena PHK dapat kembali bekerja untuk perekonomian keluarganya. “Selain itu, program JKP dapat menekan jumlah angka pengangguran di Indonesia serta turut memberikan kontribusi dan membangun perekonomian di Indonesia,” ujar Puspitaningsih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/2/2021).

Seperti diketahui terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program JKP dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BPJAMSOSTEK menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia.

(Baca juga:Kabar Gembira, BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan. Yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala besar dan menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada.

Keempat program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala kecil dan mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya empat program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.

(Baca juga:Kerja Sama Polri, BPJAMSOSTEK Optimistis Bakal Percepat Universal Coverage)

Terdapat tiga manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan. Kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% dari upah terlapor.

Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. “Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia,” tegas Anggoro.

(Baca juga:BPJAMSOSTEK Jakarta Slipi Gelar Sosialisasi ke Pekerja Sektor Jasa Konstruksi)

Program JKP ini layaknya oase yang hadir tepat di masa pandemi di mana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya program JKP ini, maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan.

“Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih,” kata Anggoro.