Menteri Edhy Bertekad Hidupkan Bitung Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Perikanan
Sabtu, 13 Juni 2020 - 00:13 WIB
loading...
Menteri Edhy Prabowo berkomitmen untuk memajukan sektor kelautan dan perikan di Sulawesi Utara. Di antaranya, menghidupkan kembali Kota Bitung sebagai kawasan ekonomi khusus perikanan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkomitmen untuk memajukan sektor kelautan dan perikan di Sulawesi Utara. Di antaranya, menghidupkan kembali Kota Bitung sebagai kawasan ekonomi khusus perikanan.
(Baca Juga: Minim Risiko, Prospek Investasi Budidaya Udang di Sulteng Kian Menjanjikan )
“Saya melihat Sulawesi Utara punya potensi yang sangat besar. Wilayah penangkapan ikannya sangat luas, di sebelah utaranya laut, selatannya juga laut, belum lagi di daratannya banyak sekali sumber perairan darat yang bisa dioptimalkan,” kata Menteri Edhy di Jakarta, Jumat (12/6).
Menurutnya, potensi Sulawesi Utara tidak hanya karena secara geografis sebagai pulau terujung dan daerah perbatasan, tapi Sulawesi Utara bisa menghasilkan devisa cukup besar untuk negara. Kota Bitung contohnya yang terang Menteri Edhy, memiliki potensi yang luar biasa jika semua pihak fokus dan ikut berkontribusi.
“Kami melihat banyak hal yang hanya satu kebijakan saja kita ambil, semuanya bisa berjalan. Salah satunya adalah bagaimana kita akan menghidupkan Bitung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan kita akan mengembangkan potensi perairan di seluruh pesisir Sulawesi Utara ini,” jelasnya.
Di Bitung, kata Menteri Edhy, sudah ada investasi triliunan rupiah namun kini mangkrak, bahkan banyak karyawan yang dirumahkan. Oleh sebab itulah, ia berkomitmen untuk membuat satu kebijakan yang bisa membuat seluruh investasi di Bitung khususnya, dan Sulawesi Utara umumnya, bisa kembali berjalan. Salah satunya perizinan.
“Ini semua atas perintah Presiden. Membangun komunikasi dengan nelayan. Nelayan itu siapa, perorangan dan kita semua adalah nelayan. Saya juga nelayan karena tugas saya ikut mengurusi nelayan bagaimana memanfaatkan laut kita,” ujar Edhy.
Menteri Edhy mempersilakan bagi kelompok nelayan menghadapi kendala di lapangan terkait perizinan untuk melaporkan kepada KKP. Termasuk juga mendorong dinas kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara untuk berkoordinasi jika ada nelayan yang masih kesulitan mengakses perizinan.
“Silakan untuk mengingatkan kami. Apa yang dibutuhkan di sini, insya Allah kami segera penuhi,” tegasnya. “Karena atas perintah Bapak Presiden Joko Widodo (izin) itu cukup satu jam saja. Dan ini semua sudah kita buktikan. Sampai sekarang sudah hampir 4 ribu izin selesai,” tukasnya.
(Baca Juga: Minim Risiko, Prospek Investasi Budidaya Udang di Sulteng Kian Menjanjikan )
“Saya melihat Sulawesi Utara punya potensi yang sangat besar. Wilayah penangkapan ikannya sangat luas, di sebelah utaranya laut, selatannya juga laut, belum lagi di daratannya banyak sekali sumber perairan darat yang bisa dioptimalkan,” kata Menteri Edhy di Jakarta, Jumat (12/6).
Menurutnya, potensi Sulawesi Utara tidak hanya karena secara geografis sebagai pulau terujung dan daerah perbatasan, tapi Sulawesi Utara bisa menghasilkan devisa cukup besar untuk negara. Kota Bitung contohnya yang terang Menteri Edhy, memiliki potensi yang luar biasa jika semua pihak fokus dan ikut berkontribusi.
“Kami melihat banyak hal yang hanya satu kebijakan saja kita ambil, semuanya bisa berjalan. Salah satunya adalah bagaimana kita akan menghidupkan Bitung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan kita akan mengembangkan potensi perairan di seluruh pesisir Sulawesi Utara ini,” jelasnya.
Di Bitung, kata Menteri Edhy, sudah ada investasi triliunan rupiah namun kini mangkrak, bahkan banyak karyawan yang dirumahkan. Oleh sebab itulah, ia berkomitmen untuk membuat satu kebijakan yang bisa membuat seluruh investasi di Bitung khususnya, dan Sulawesi Utara umumnya, bisa kembali berjalan. Salah satunya perizinan.
“Ini semua atas perintah Presiden. Membangun komunikasi dengan nelayan. Nelayan itu siapa, perorangan dan kita semua adalah nelayan. Saya juga nelayan karena tugas saya ikut mengurusi nelayan bagaimana memanfaatkan laut kita,” ujar Edhy.
Menteri Edhy mempersilakan bagi kelompok nelayan menghadapi kendala di lapangan terkait perizinan untuk melaporkan kepada KKP. Termasuk juga mendorong dinas kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara untuk berkoordinasi jika ada nelayan yang masih kesulitan mengakses perizinan.
“Silakan untuk mengingatkan kami. Apa yang dibutuhkan di sini, insya Allah kami segera penuhi,” tegasnya. “Karena atas perintah Bapak Presiden Joko Widodo (izin) itu cukup satu jam saja. Dan ini semua sudah kita buktikan. Sampai sekarang sudah hampir 4 ribu izin selesai,” tukasnya.
(akr)
Lihat Juga :
