Akademisi dan Ilmuwan Didorong untuk Berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi yang Lebih Hijau dan Berkelanjutan
Kamis, 17 Februari 2022 - 16:11 WIB
loading...
Menko Airlangga menyatakan pemerintah akan mendorong peran akademisi dan ilmuwan untuk mengembangkan ekonomi hijau. Foto/KemenkoPerekonomian
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan ekonomi suatu negara akan berimplikasi langsung terhadap meningkatnya laju permintaan energi, sehingga sektor energi juga menjadi salah satu sektor kunci dalam pemulihan ekonomi . Ketahanan dan keandalan suplai energi akan semakin dibutuhkan, terutama pada tahun 2045, saat ekonomi Indonesia diharapkan memiliki produktivitas yang tinggi dan inovatif.
Baca juga: Ramalan Sri Mulyani Terbukti, Harga Pangan Mulai Tak Terkendali
Pemerataan akses energi yang terjangkau akan berdampak langsung pada fasilitas esensial seperti pendidikan dan kesehatan yang akan berujung pada penguatan ekonomi. Diproyeksikan permintaan energi final nasional pada tahun 2050 pada skenario Business as Usual (BaU) sebesar 548,8 MTOE (Million Tonnes of Oil Equivalent), skenario pembangunan berkelanjutan sebesar 481,1 MTOE, dan skenario rendah karbon sebesar 424,2 MTOE yang umumnya disumbangkan oleh sektor transportasi dan industri.
”Dalam pengembangan energi dan upaya pemenuhan kebutuhan nasional, kita telah memiliki garis kebijakan transisi energi atau check point yang dijadikan acuan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan kunci secara virtual pada acara Webinar Nasional G20 yang membahas transisi energi dengan tajuk Menuju Pembangunan Berkelanjutan, di Jakarta, Kamis (17/02/2022).
Beberapa garis kebijakan transisi energi yang dimaksud yakni target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi telah ditetapkan sebesar 23% pada 2025. Selanjutnya, pencapaian Nationally Determined Contribution pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan berikutnya pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.
”Transisi energi yang krusial bagi kita ini akan membutuhkan kebijakan afirmatif dan juga pembiayaan serta akses teknologi. Karena itu, Presiden Jokowi telah menetapkan transisi energi sebagai salah satu topik prioritas utama Presidensi Indonesia di G20,” jelas Menko Airlangga.
Baca juga: Ramalan Sri Mulyani Terbukti, Harga Pangan Mulai Tak Terkendali
Pemerataan akses energi yang terjangkau akan berdampak langsung pada fasilitas esensial seperti pendidikan dan kesehatan yang akan berujung pada penguatan ekonomi. Diproyeksikan permintaan energi final nasional pada tahun 2050 pada skenario Business as Usual (BaU) sebesar 548,8 MTOE (Million Tonnes of Oil Equivalent), skenario pembangunan berkelanjutan sebesar 481,1 MTOE, dan skenario rendah karbon sebesar 424,2 MTOE yang umumnya disumbangkan oleh sektor transportasi dan industri.
”Dalam pengembangan energi dan upaya pemenuhan kebutuhan nasional, kita telah memiliki garis kebijakan transisi energi atau check point yang dijadikan acuan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan kunci secara virtual pada acara Webinar Nasional G20 yang membahas transisi energi dengan tajuk Menuju Pembangunan Berkelanjutan, di Jakarta, Kamis (17/02/2022).
Beberapa garis kebijakan transisi energi yang dimaksud yakni target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi telah ditetapkan sebesar 23% pada 2025. Selanjutnya, pencapaian Nationally Determined Contribution pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan berikutnya pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.
”Transisi energi yang krusial bagi kita ini akan membutuhkan kebijakan afirmatif dan juga pembiayaan serta akses teknologi. Karena itu, Presiden Jokowi telah menetapkan transisi energi sebagai salah satu topik prioritas utama Presidensi Indonesia di G20,” jelas Menko Airlangga.
Lihat Juga :
