Forum Tingkat Tinggi: Presidensi G20 Indonesia Jadi Katalis Transformasi Ekonomi
Jum'at, 25 Februari 2022 - 12:14 WIB
loading...
KTT G20 tahun 2022 akan berfokus pada respons multi-segi untuk COVID-19 dari perspektif global. Dalam Sherpa Track G20 yang membahas isu ekonomi non-keuangan, transformasi ekonomi menjadi salah satu isu prioritas. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Indonesia resmi memegang Presidensi Group of Twenty (G20) tahun 2022. Mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger” untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 , Indonesia menyoroti pentingnya kebijakan global untuk menghilangkan disparitas, menjembatani kesenjangan, dan meningkatkan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
KTT G20 tahun 2022 akan berfokus pada respons multi-segi untuk COVID-19 dari perspektif global. Dalam Sherpa Track G20 yang membahas isu ekonomi non-keuangan, transformasi ekonomi menjadi salah satu isu prioritas yang diidentifikasi oleh Development Working Group (DWG) G20.
Baca Juga: Anies: U-20 dan Presidensi G20 Bukan Pertemuan Basa-basi
Isu lainnya termasuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan, ketahanan, dan multilateralisme. Untuk mencapai transformasi ekonomi, ekosistem pengetahuan dan inovasi yang kuat memainkan peran penting dengan menggunakan pendekatan ekonomi berbasis pengetahuan.
Untuk membawa pengetahuan ke agenda kebijakan global, kelompok keterlibatan Think 20 (T20) menyatukan think tank dan lembaga penelitian yang diakui secara global untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian yang secara resmi diserahkan kepada para pemimpin G20 untuk dipertimbangkan.
Dalam rangka mencapai transformasi ekonomi dan mempromosikan pembuatan kebijakan berbasis bukti, T20 Indonesia, Katadata, dan Knowledge Sector Initiative (KSI) menyelenggarakan webinar tingkat tinggi dengan tema “Presidensi G20 Indonesia: Transformasi Ekonomi untuk Penguatan dan Pemulihan Bersama”.
Kepresidenan G20 Indonesia menempatkan Indonesia pada garis depan fokus dan perhatian internasional, terutama terkait dengan kebijakan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, Australia merupakan mitra penting bagi Indonesia dalam mencapai upayanya untuk mendorong komitmen kolektif global untuk mempercepat pemulihan ekonomi global yang inklusif.
Membuka diskusi, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, menyatakan dukungan negaranya terhadap Kepresidenan G20 Indonesia. Diterangkan Australia sangat mendukung Presidensi Indonesia pada G20 tahun ini untuk memperkuat ekonomi global dan memastikan pemulihan pasca pandemi COVID-19, sehingga dapat tercapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (atau SDGs).
“Australia juga menyambut baik upaya Indonesia untuk berfokus pada hasil yang nyata dan berdampak pada tiga prioritas utama, yaitu menata kembali arsitektur kesehatan global, transformasi berbasis digital, dan transisi energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai mitra erat, Australia siap untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan di Indonesia untuk mensukseskan agenda G20 Indonesia.,” kata William.
Sementara itu Deputi Bidang Perekonomian Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, mewakili Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa dalam menyampaikan pidato kunci bahwa, sudah saatnya Indonesia membangun kembali lebih baik, tidak berpuas diri dengan pemulihan ekonomi, namun harus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita harus meredesain transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19, tidak hanya kembali ke masa sebelum krisis, namun lebih baik dari sebelum krisis. Transformasi ekonomi ini adalah titik penting kita untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan kualitas pendidikan, riset, inovasi, pengetahuan, dan kebijakan berbasis bukti adalah penting untuk meningkatkan daya saing,” kata Amalia.
Integrasi isu-isu kebijakan utama seperti transformasi ekonomi dan kebijakan sosial penting untuk menghasilkan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Amalia juga menyampaikan bagaimana isu prioritas DWG, khususnya transformasi ekonomi, mendukung pencapaian agenda G20.
Di antaranya dengan mengimplementasikan enam strategi besar transformasi ekonomi Indonesia yang terdiri dari sumber daya manusia yang kompetitif, produktivitas ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan ibu kota.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi yang juga Co-Sherpa G20 menjelaskan, bagaimana Kepresidenan G20 Indonesia akan mengintegrasikan masukan dari kelompok kerja dan kelompok keterlibatan untuk memastikan serapan kebijakan G20 terkait transformasi ekonomi dan kebijakan sosial.
“Langkah-langkah parsial sudah tidak mungkin dilakukan, yang dibutuhkan adalah aksi kolektif. Kami dengan senang hati akan memfasilitasi think tank supaya bisa menghasilkan G20Think, sesuatu yang mengarahkan dari komitmen menjadi referensi kebijakan yang dihasilkan,” kata Edi.
Turut hadir dalam sesi tersebut Direktur Eksekutif CSIS dan Co-Chair T20, Yose Rizal Damuri dan Direktur SMERU serta Tuan Rumah Gugus Tugas 5 T20, Widjajanti Isdijoso yang memberikan tanggapan dari anggota T20 terkait arah G20 Indonesia, serta memaparkan peran T20 dalam G20 dalam isu transformasi ekonomi dan kebijakan sosial yang inklusif.
Yose menyoroti tantangan terbesar yakni menemukan common ground untuk bergerak mendapatkan mekanisme dan sistem di tingkat global yang dapat mendukung penyelesaian isu-isu yang ada.
Selain itu, Yose berharap G20 tidak hanya sebagai communique atau sebatas komitmen saja, tetapi perlu didorong untuk pembentukan dan penggalangan aksi dalam pemulihan ekonomi dunia.
Baca Juga: Menparekraf Gagas Komunitas Musik di Mandalika Tampil di MotoGP 2022 dan Side Event G20
Sementara Widjajanti menyampaikan, perlunya langkah-langkah korektif untuk menuju pemulihan ekonomi. Ia menyoroti perlunya upaya afirmasi lebih besar kepada kelompok rentan dan miskin sebab pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan atau ekonomi, melainkan menciptakan masalah multidimensi.
Acara webinar ini menekankan perlunya aksi kolektif dari seluruh unsur kelompok keterlibatan dan kelompok kerja untuk mendukung pencapaian Presidensi G20 Indonesia.
Dalam diskusi ini Edi selaku Co-Sherpa G20 menyampaikan harapan mengenai adanya jalur tambahan, yaitu jalur akademik (academic track) di mana akademisi dan think tank terlibat didalamnya untuk menemukan common ground dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang.
“Indonesia selama ini dipercaya sebagai pihak pembangun jembatan, kita akan menjalankan peran ini untuk mengajak dunia lebih fokus pada percepatan pemulihan pandemi.” tutup Edi.
KTT G20 tahun 2022 akan berfokus pada respons multi-segi untuk COVID-19 dari perspektif global. Dalam Sherpa Track G20 yang membahas isu ekonomi non-keuangan, transformasi ekonomi menjadi salah satu isu prioritas yang diidentifikasi oleh Development Working Group (DWG) G20.
Baca Juga: Anies: U-20 dan Presidensi G20 Bukan Pertemuan Basa-basi
Isu lainnya termasuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan, ketahanan, dan multilateralisme. Untuk mencapai transformasi ekonomi, ekosistem pengetahuan dan inovasi yang kuat memainkan peran penting dengan menggunakan pendekatan ekonomi berbasis pengetahuan.
Untuk membawa pengetahuan ke agenda kebijakan global, kelompok keterlibatan Think 20 (T20) menyatukan think tank dan lembaga penelitian yang diakui secara global untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian yang secara resmi diserahkan kepada para pemimpin G20 untuk dipertimbangkan.
Dalam rangka mencapai transformasi ekonomi dan mempromosikan pembuatan kebijakan berbasis bukti, T20 Indonesia, Katadata, dan Knowledge Sector Initiative (KSI) menyelenggarakan webinar tingkat tinggi dengan tema “Presidensi G20 Indonesia: Transformasi Ekonomi untuk Penguatan dan Pemulihan Bersama”.
Kepresidenan G20 Indonesia menempatkan Indonesia pada garis depan fokus dan perhatian internasional, terutama terkait dengan kebijakan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, Australia merupakan mitra penting bagi Indonesia dalam mencapai upayanya untuk mendorong komitmen kolektif global untuk mempercepat pemulihan ekonomi global yang inklusif.
Membuka diskusi, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, menyatakan dukungan negaranya terhadap Kepresidenan G20 Indonesia. Diterangkan Australia sangat mendukung Presidensi Indonesia pada G20 tahun ini untuk memperkuat ekonomi global dan memastikan pemulihan pasca pandemi COVID-19, sehingga dapat tercapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (atau SDGs).
“Australia juga menyambut baik upaya Indonesia untuk berfokus pada hasil yang nyata dan berdampak pada tiga prioritas utama, yaitu menata kembali arsitektur kesehatan global, transformasi berbasis digital, dan transisi energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai mitra erat, Australia siap untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan di Indonesia untuk mensukseskan agenda G20 Indonesia.,” kata William.
Sementara itu Deputi Bidang Perekonomian Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, mewakili Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa dalam menyampaikan pidato kunci bahwa, sudah saatnya Indonesia membangun kembali lebih baik, tidak berpuas diri dengan pemulihan ekonomi, namun harus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita harus meredesain transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19, tidak hanya kembali ke masa sebelum krisis, namun lebih baik dari sebelum krisis. Transformasi ekonomi ini adalah titik penting kita untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan kualitas pendidikan, riset, inovasi, pengetahuan, dan kebijakan berbasis bukti adalah penting untuk meningkatkan daya saing,” kata Amalia.
Integrasi isu-isu kebijakan utama seperti transformasi ekonomi dan kebijakan sosial penting untuk menghasilkan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Amalia juga menyampaikan bagaimana isu prioritas DWG, khususnya transformasi ekonomi, mendukung pencapaian agenda G20.
Di antaranya dengan mengimplementasikan enam strategi besar transformasi ekonomi Indonesia yang terdiri dari sumber daya manusia yang kompetitif, produktivitas ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan ibu kota.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi yang juga Co-Sherpa G20 menjelaskan, bagaimana Kepresidenan G20 Indonesia akan mengintegrasikan masukan dari kelompok kerja dan kelompok keterlibatan untuk memastikan serapan kebijakan G20 terkait transformasi ekonomi dan kebijakan sosial.
“Langkah-langkah parsial sudah tidak mungkin dilakukan, yang dibutuhkan adalah aksi kolektif. Kami dengan senang hati akan memfasilitasi think tank supaya bisa menghasilkan G20Think, sesuatu yang mengarahkan dari komitmen menjadi referensi kebijakan yang dihasilkan,” kata Edi.
Turut hadir dalam sesi tersebut Direktur Eksekutif CSIS dan Co-Chair T20, Yose Rizal Damuri dan Direktur SMERU serta Tuan Rumah Gugus Tugas 5 T20, Widjajanti Isdijoso yang memberikan tanggapan dari anggota T20 terkait arah G20 Indonesia, serta memaparkan peran T20 dalam G20 dalam isu transformasi ekonomi dan kebijakan sosial yang inklusif.
Yose menyoroti tantangan terbesar yakni menemukan common ground untuk bergerak mendapatkan mekanisme dan sistem di tingkat global yang dapat mendukung penyelesaian isu-isu yang ada.
Selain itu, Yose berharap G20 tidak hanya sebagai communique atau sebatas komitmen saja, tetapi perlu didorong untuk pembentukan dan penggalangan aksi dalam pemulihan ekonomi dunia.
Baca Juga: Menparekraf Gagas Komunitas Musik di Mandalika Tampil di MotoGP 2022 dan Side Event G20
Sementara Widjajanti menyampaikan, perlunya langkah-langkah korektif untuk menuju pemulihan ekonomi. Ia menyoroti perlunya upaya afirmasi lebih besar kepada kelompok rentan dan miskin sebab pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan atau ekonomi, melainkan menciptakan masalah multidimensi.
Acara webinar ini menekankan perlunya aksi kolektif dari seluruh unsur kelompok keterlibatan dan kelompok kerja untuk mendukung pencapaian Presidensi G20 Indonesia.
Dalam diskusi ini Edi selaku Co-Sherpa G20 menyampaikan harapan mengenai adanya jalur tambahan, yaitu jalur akademik (academic track) di mana akademisi dan think tank terlibat didalamnya untuk menemukan common ground dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang.
“Indonesia selama ini dipercaya sebagai pihak pembangun jembatan, kita akan menjalankan peran ini untuk mengajak dunia lebih fokus pada percepatan pemulihan pandemi.” tutup Edi.
(akr)
Lihat Juga :
