Pemerintah Klaim Minyak Goreng Murah Bikin Inflasi Terkendali
Selasa, 01 Maret 2022 - 20:10 WIB
loading...
Pendistribusian minyak goreng di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Senin (21/2/2022).FOTO/ANTARA
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi Februari 2022 terkendali sebesar 2,06 persen (yoy) di tengah kenaikan permintaan dan harga komoditas global. Angka tersebut turun dibandingkan dengan Januari 2022 sebesar 2,18 persen.
"Salah satunya karena upaya stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah yang berdampak pada turunnya inflasi komponen volatile food," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu melalui keterangan resminya, Selasa (1/3/2022).
Baca Juga: BPS Sebut Ada Deflasi di Februari, Gara-gara Minyak Goreng?
Inflasi volatile food tercatat 1,81 persen pada Februari 2022 dan inflasi administered price sebesar 2,34 persen. Sementara itu, terjadi kenaikan inflasi komponen inti yaitu sebesar 2,03 persen seiring dengan menguatnya permintaan.
"Minyak goreng memberikan andil dalam angka deflasi bulan ini karena pada awal Februari, Pemerintah menerbitkan peraturan tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) di tengah kenaikan harga CPO di pasar global," lanjut Febrio.
Inflasi administered price Februari 2022 juga dipengaruhi oleh penurunan aktivitas masyarakat akibat adanya peningkatan Omicron. Selanjutnya, inflasi inti masih melanjutkan tren peningkatan yang dipengaruhi oleh membaiknya sisi permintaan serta lanjutan dari efek passthrough ke harga konsumen, meskipun secara terbatas.
Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat nasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu melakukan sinergi dan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) serta otoritas terkait demi menjaga inflasi.
"Pemerintah berkoordinasi dan besingeri untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat. Pemerintah juga akan terus mengantisipasi perkembangan harga komoditas global termasuk yang disebabkan oleh isu geopolitik," kata dia.
Baca Juga: Survei Medsos: Publik Lebih Butuh Minyak Goreng, Bukan Tunda Pemilu
Terkait harga energi, pemerintah masih akan melanjutkan kebijakan yang akomodatif untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Untuk masyarakat miskin dan rentan miskin, pemerintah tetap memberikan bantuan untuk menjaga daya beli kelompok tersebut dengan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial di tahun 2022 sebesar Rp431,5 triliun.
"Salah satunya karena upaya stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah yang berdampak pada turunnya inflasi komponen volatile food," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu melalui keterangan resminya, Selasa (1/3/2022).
Baca Juga: BPS Sebut Ada Deflasi di Februari, Gara-gara Minyak Goreng?
Inflasi volatile food tercatat 1,81 persen pada Februari 2022 dan inflasi administered price sebesar 2,34 persen. Sementara itu, terjadi kenaikan inflasi komponen inti yaitu sebesar 2,03 persen seiring dengan menguatnya permintaan.
"Minyak goreng memberikan andil dalam angka deflasi bulan ini karena pada awal Februari, Pemerintah menerbitkan peraturan tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) di tengah kenaikan harga CPO di pasar global," lanjut Febrio.
Inflasi administered price Februari 2022 juga dipengaruhi oleh penurunan aktivitas masyarakat akibat adanya peningkatan Omicron. Selanjutnya, inflasi inti masih melanjutkan tren peningkatan yang dipengaruhi oleh membaiknya sisi permintaan serta lanjutan dari efek passthrough ke harga konsumen, meskipun secara terbatas.
Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat nasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu melakukan sinergi dan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) serta otoritas terkait demi menjaga inflasi.
"Pemerintah berkoordinasi dan besingeri untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat. Pemerintah juga akan terus mengantisipasi perkembangan harga komoditas global termasuk yang disebabkan oleh isu geopolitik," kata dia.
Baca Juga: Survei Medsos: Publik Lebih Butuh Minyak Goreng, Bukan Tunda Pemilu
Terkait harga energi, pemerintah masih akan melanjutkan kebijakan yang akomodatif untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Untuk masyarakat miskin dan rentan miskin, pemerintah tetap memberikan bantuan untuk menjaga daya beli kelompok tersebut dengan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial di tahun 2022 sebesar Rp431,5 triliun.
(nng)
Lihat Juga :
