Pemerintah Diminta Prioritaskan Jaga Harga BBM Ketimbang Bangun Ibu Kota Baru
Senin, 14 Maret 2022 - 14:53 WIB
loading...
Jika harga BBM tak ditahan maka harga pangan bisa saja meledak. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Direktur of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, langkah pemerintah untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite sudah tepat. Mengingat saat ini harga BBM juga menjadi masalah yang paling mendesak untuk disikapi.
Baca juga: Guru Besar UGM: Migrasi Pengguna Pertamax ke Pertalite Tak Akan Terjadi
Dia mengatakan, jika harga Pertalite naik, maka akan memengaruhi biaya lainnya, seperti biaya distribusi logistik. Jika BBM naik, maka akan menyeret harga pangan semakin tinggi lagi.
"Terkait dengan stabilitas harga energi yang nantinya memengaruhi biaya distribusi, sebaiknya pemerintah perlu terus menahan harga Pertalite. Konsumsi Pertalite kan mencapai 50% dari total konsumsi BBM nasional," kata Bhima kepada MNC Portal Indonesia, Senin (14/3/2022).
Sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi, Bhima memberi masukan, pemerintah bisa menambah dana kompensasi ke Pertamina. Untuk BBM jenis non-subsidi seperti Pertalite alokasi dana kompensasi bisa melalui skema APBN.
"Dana kompensasi didapatkan dari windfall atau keuntungan booming harga komoditas," bebernya.
Baca juga: Guru Besar UGM: Migrasi Pengguna Pertamax ke Pertalite Tak Akan Terjadi
Dia mengatakan, jika harga Pertalite naik, maka akan memengaruhi biaya lainnya, seperti biaya distribusi logistik. Jika BBM naik, maka akan menyeret harga pangan semakin tinggi lagi.
"Terkait dengan stabilitas harga energi yang nantinya memengaruhi biaya distribusi, sebaiknya pemerintah perlu terus menahan harga Pertalite. Konsumsi Pertalite kan mencapai 50% dari total konsumsi BBM nasional," kata Bhima kepada MNC Portal Indonesia, Senin (14/3/2022).
Sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi, Bhima memberi masukan, pemerintah bisa menambah dana kompensasi ke Pertamina. Untuk BBM jenis non-subsidi seperti Pertalite alokasi dana kompensasi bisa melalui skema APBN.
"Dana kompensasi didapatkan dari windfall atau keuntungan booming harga komoditas," bebernya.
Lihat Juga :
