Dorong Anggaran ke Sektor UMKM, Jokowi: Uang Rakyat Jangan Dibelikan Produk Impor
loading...
Jokowi menegaskan semua anggaran harus dialokasikan ke UMKM. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkapkan sektor usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ) dalam negeri akan terus bergelora. Pemerintah pun memberi perhatian besar, di antaranya dengan mengalokasi anggaran stimulus sebesar Rp400 triliun pada 2022.
Kepala Negara mengungkapkan, bergeloranya UMKM dipengaruhi oleh tiga faktor pendukung dari sisi pembiayaan, yakni anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan anggaran badan usaha milik negara (BUMN).
Dari ketiga faktor tersebut, presiden mengharapkan anggaran yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM sudah dapat direalisasikan paling lambat akhir Mei 2022.
"Uang rakyat jangan dibelikan produk impor, seharusnya diberikan untuk produk UMKM. Itu bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi," kata Presiden ketika melakukan pengarahan aksi afirmatif Bangga Buatan Indonesia (BBI), Jumat (25/3/2022).
Mekanisme implementasinya, APBN yang diperuntukkan bagi kementerian atau instansi pemerintah mencapai Rp526 triliun per tahun, 40% di antaranya dialokasikan ke sektor UMKM.
Begitu pula dengan APBD yang mencapai sekitar Rp535 per tahun, juga dapat mengalokasikan sebesar 40% ke sektor UMKM. Hal yang sama juga dengan anggaran BUMN yang mencapai Rp423 triliun per tahun, 40% ke sektor UMKM.
"Semua itu anggaran kita. Belokkan saja dari anggaran-anggaran itu ke sektor UMKM," kata dia.
Menurut Jokowi, kemampuan para UMKM dalam negeri menciptakan produk-produk sudah sangat baik. Setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk-produk yang berasal dari luar.
Kepala Negara mengungkapkan, bergeloranya UMKM dipengaruhi oleh tiga faktor pendukung dari sisi pembiayaan, yakni anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan anggaran badan usaha milik negara (BUMN).
Dari ketiga faktor tersebut, presiden mengharapkan anggaran yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM sudah dapat direalisasikan paling lambat akhir Mei 2022.
"Uang rakyat jangan dibelikan produk impor, seharusnya diberikan untuk produk UMKM. Itu bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi," kata Presiden ketika melakukan pengarahan aksi afirmatif Bangga Buatan Indonesia (BBI), Jumat (25/3/2022).
Mekanisme implementasinya, APBN yang diperuntukkan bagi kementerian atau instansi pemerintah mencapai Rp526 triliun per tahun, 40% di antaranya dialokasikan ke sektor UMKM.
Begitu pula dengan APBD yang mencapai sekitar Rp535 per tahun, juga dapat mengalokasikan sebesar 40% ke sektor UMKM. Hal yang sama juga dengan anggaran BUMN yang mencapai Rp423 triliun per tahun, 40% ke sektor UMKM.
"Semua itu anggaran kita. Belokkan saja dari anggaran-anggaran itu ke sektor UMKM," kata dia.
Menurut Jokowi, kemampuan para UMKM dalam negeri menciptakan produk-produk sudah sangat baik. Setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk-produk yang berasal dari luar.
Explore More