Gelar Silatbar, Pelaku Usaha Rakyat Dorong Penguatan UMKM Lokal
Minggu, 27 Maret 2022 - 12:32 WIB
loading...
Ilustrasi pelaku UMKM kerajinan. Foto/Dok MPI/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Organisasi Usaha dan Ekonomi Rakyat Nusantara menilai, penguatan ekonomi nasional harus dibangun dari penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) . Artinya, pengusaha lokal harus menjadi pemenang di ‘rumahnya sendiri'.
Pernyataan ini disepakati dalam forum silaturahmi besar (Silatbar) pada Jumat (25/3/2022). Inisiator dan penanggung jawab Silatbar sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Ali Mahsun Atmo menyebut, makro ekonomi dalam negeri dikontribusikan oleh bisnis UMKM. Oleh karena itu, ekonomi Tanah Air tidak boleh direnggut oleh bangsa lain.
“Tidak rela ekonomi rakyat direnggut bangsa asing. Silaturahmi ini dengan maksud ekonomi rakyat berdiri tegak, menjadi tuan rumah sendiri, atau sebagai pilar utama kemandirian kekuatan utama ekonomi bangsa,” ujarnya, dikutip Minggu (27/3/2022).
Baca juga: Dorong Anggaran ke Sektor UMKM, Jokowi: Uang Rakyat Jangan Dibelikan Produk Impor
Silatbar dihadiri puluhan pimpinan organisasi usaha dan ekonomi rakyat Nusantara, hingga ratusan anggota organisasi usaha rakyat.
Menurut Ali, sejak era reformasi atau selama 24 tahun silam persoalan pengentasan ekonomi arus bawah atau ekonomi rakyat kecil dipandang belum berhasil. Bahkan, ekonomi rakyat kecil dinilai makin terpuruk.
Pernyataan ini didasarkan pada data Asian Development Bank (ADB) bahwa sebesar 48,6% usaha mikro terdampak pandemi Covid-19.
”Dengan kondisi sekarat ini, usaha rakyat masih harus dihadapkan program one world economic tentu akan menyulut persoalan komplek. Kami tak pernah ikhlas, usaha rakyat jadi korban one world digital economy," tukasnya.
Ali berpandangan, sejak zaman kemerdekaan hingga kini posisi ekonomi rakyat belum ditempatkan secara proporsional.
“Sekarang ini buruh, nelayan, berjuang sendiri, dan ujungnya adalah kegagalan dalam menyalurkan aspirasi bersama, jadi tidak ada perubahan,” cetusnya.
Baca juga: Wapres Tak Ingin Pengusaha Kecil Terus-menerus Kerdil
Ali sepakat bahwa investasi asing diperlukan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, namun dengan syarat harus berkolaborasi dengan pengusaha lokal.
Lebih lanjut, Ali menyebut hasil dari kongres tersebut akan dibahas lebih lanjut di tingkatkan kongres ekonomi rakyat. Kini, semua yang berkepentingan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi.
“Rakyat harus jadi subjek, bukan sebagai objek. Karena itu, rakyat harus didampingi kegiatan ekonomi dari hulu hingga hilir. Ekonomi rakyat kecil harus dipagari rapat, bertujuan untuk masyarakat adil dan makmur. Rakyat tak boleh dijadikan korban,” tandasnya.
Senada, Ketua Tim Perumus Rumah Besar Nusantara Ekonomi Rakyat sekaligus Ketua Harian APKLI Hery Haryanto Azumi mengatakan, pertemuan silatbar mengusung konsep besar tanpa kehadiran korporasi bahkan pemerintah dan terus berjalan.
“Segenap pimpinan asosiasi dan kita semua yang hadir, merupakan payung besar. Tanpa persatuan yang kuat, ekonomi rakyat tidak mungkin diperhitungkan," ujarnya.
Pernyataan ini disepakati dalam forum silaturahmi besar (Silatbar) pada Jumat (25/3/2022). Inisiator dan penanggung jawab Silatbar sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Ali Mahsun Atmo menyebut, makro ekonomi dalam negeri dikontribusikan oleh bisnis UMKM. Oleh karena itu, ekonomi Tanah Air tidak boleh direnggut oleh bangsa lain.
“Tidak rela ekonomi rakyat direnggut bangsa asing. Silaturahmi ini dengan maksud ekonomi rakyat berdiri tegak, menjadi tuan rumah sendiri, atau sebagai pilar utama kemandirian kekuatan utama ekonomi bangsa,” ujarnya, dikutip Minggu (27/3/2022).
Baca juga: Dorong Anggaran ke Sektor UMKM, Jokowi: Uang Rakyat Jangan Dibelikan Produk Impor
Silatbar dihadiri puluhan pimpinan organisasi usaha dan ekonomi rakyat Nusantara, hingga ratusan anggota organisasi usaha rakyat.
Menurut Ali, sejak era reformasi atau selama 24 tahun silam persoalan pengentasan ekonomi arus bawah atau ekonomi rakyat kecil dipandang belum berhasil. Bahkan, ekonomi rakyat kecil dinilai makin terpuruk.
Pernyataan ini didasarkan pada data Asian Development Bank (ADB) bahwa sebesar 48,6% usaha mikro terdampak pandemi Covid-19.
”Dengan kondisi sekarat ini, usaha rakyat masih harus dihadapkan program one world economic tentu akan menyulut persoalan komplek. Kami tak pernah ikhlas, usaha rakyat jadi korban one world digital economy," tukasnya.
Ali berpandangan, sejak zaman kemerdekaan hingga kini posisi ekonomi rakyat belum ditempatkan secara proporsional.
“Sekarang ini buruh, nelayan, berjuang sendiri, dan ujungnya adalah kegagalan dalam menyalurkan aspirasi bersama, jadi tidak ada perubahan,” cetusnya.
Baca juga: Wapres Tak Ingin Pengusaha Kecil Terus-menerus Kerdil
Ali sepakat bahwa investasi asing diperlukan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, namun dengan syarat harus berkolaborasi dengan pengusaha lokal.
Lebih lanjut, Ali menyebut hasil dari kongres tersebut akan dibahas lebih lanjut di tingkatkan kongres ekonomi rakyat. Kini, semua yang berkepentingan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi.
“Rakyat harus jadi subjek, bukan sebagai objek. Karena itu, rakyat harus didampingi kegiatan ekonomi dari hulu hingga hilir. Ekonomi rakyat kecil harus dipagari rapat, bertujuan untuk masyarakat adil dan makmur. Rakyat tak boleh dijadikan korban,” tandasnya.
Senada, Ketua Tim Perumus Rumah Besar Nusantara Ekonomi Rakyat sekaligus Ketua Harian APKLI Hery Haryanto Azumi mengatakan, pertemuan silatbar mengusung konsep besar tanpa kehadiran korporasi bahkan pemerintah dan terus berjalan.
“Segenap pimpinan asosiasi dan kita semua yang hadir, merupakan payung besar. Tanpa persatuan yang kuat, ekonomi rakyat tidak mungkin diperhitungkan," ujarnya.
(ind)
Lihat Juga :
