Bos BJB Syariah Buka-bukaan Strategi Bank Digital

Persiapan IPO

Untuk mendukung strategi besar ini, BJB Syariah membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk itu, perseroan sedang menyiapkan penawaran umum perdana saham (IPO/Initial Public Offering) pada Semester II-2022.

"IPO masih dalam persiapan namun kami menargetkan bisa terlaksana secepatnya pada tahun ini. Kami akan mempertimbangkan banyak hal, termasuk kondisi pasar," tegas Indra.

Indra optimistis IPO akan disambut positif oleh investor. Bahkan ada investor besar yang akan menyuntikan modal ke BJB Syariah. "Kami harus mampu menaikkan jumlah permodalan agar lebih kompetitif dan lebih ekspansi, tegasnya.

Keyakinan Indra didasari atas kinerja 2021 yang cemerlang. BJB Syariah berhasil mencetak laba bersih sebelum pajak sebesar Rp86,7 miliar pada kinerja keuangan 2021. Ini merupaja rekor laba bersih terbesar yang pernah diraih BJB Syariah sejak berdiri pada 2010 lalu.



Sayangnya, bank yang berhasil menembus total aset Rp10,36 triliun pada tahun lalu ini terkena one shock effect pada bottom line, yakni pajak tangguhan senilai Rp64,85 miliar. Akibatnya, laba bersih setelah pajak tergerus hingga tersisa Rp21,9 miliar. Meski tergerus pajak tangguhan, laba bersih tersebut masih meningkat cukup fantastis, naik 494% dibandingkan dengan 2020.

"Setelah pajak tangguhan kita pulihkan, kami akan kembali ke masuk jalur cepat dalam menghasilkan profit. Kami cukup optimistis, apalagi kondisi ekonomi semakin pulih. Kemampuan kami menghasilkan laba di 2021 menunjukkan fundamental bisnis kami sangat baik," ujar Indra.

Indra tidak sesumbar karena dari sisi topline, BJB Syariah meraup pendapatan setelah distribusi bagi hasil 2021 sebesar Rp463,16 miliar, meningkat 29,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Melesatnya topline dipengaruhi oleh penyaluran pembiayaan yang mencapai Rp6,43 triliun, tumbuh 11,33% dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp5,77 triliun.

Tidak hanya itu, BJB Syariah berhasil menekan biaya dana yang tercatat Rp257,5 miliar pada 2021, turun 17,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan biaya dana ini terjadi ketika DPK melesat 18,6% menjadi Rp7,88 triliun pada 2021 dibandingkan dengan 2020 yang tercatat Rp6,64 triliun.