Erick Thohir Diminta Pecat Komisaris BSI yang Palsukan Tanda Tangan JK

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir disarankan mencopot Arief Rosyid dari jabatan Komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemecatan itu menyusul adanya kasus pemalsuan tanda tangan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla dan Sekjen DMI Imam Addaruqutni yang telah dilakukan dan membuatnya diberhentikan dari lembaga tersebut.



Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menjelaskan sikap Arief merupakan pelanggaran berat dalam tubuh organisasi Dewan Masjid Indonesia (DMI). Menurutnya, Arief Rosyid sebagai pengurus yang berani memalsukan tanda tangan Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI, HM Jusuf Kalla, tak boleh berhenti pada pemecatan semata. Namun, harus diberhentikan dari posisinya sebagai komisaris Bank Syariah Indonesia.

"Sudah seharusnya dicopot dan sangat layak diganti karena telah melakukan pelanggaran berat, yakni public civility," ujar Trubus di Jakarta, Minggu (3/4/2022).

Dia menyebut, tindakan yang dilakukan oleh Arief termasuk pelanggaran hukum. Apalagi, pemalsuan tanda tangan menimpa wakil Presiden era 2004-2009 dan 2014-2019. "Maka konsekuensi dan akibatnya harus diberhentikan," jelas Trubus.

Dari informasi yang diperoleh dan penyidikan yang sudah dilakukan pihak DMI, bukan sekali ini saja Arief Rosyid memalsukan tanda tangan HM Jusuf Kalla sejak bergabung di DMI pada tahun 2018.

Terkait hal itu, Trubus juga menyarankan agar ada evaluasi menyeluruh di organisasi DMI dan juga di BUMN. Terutama di lembaga-lembaga yang melibatkan Arief Rosyid agar pengawasan dan seleksi dalam memilih sosok pengurus yang mempunyai integritas terus ditingkatkan.



"Ini harus menjadi evaluasi menyeluruh tata kelola baik di DMI dan BSI. Pengawasan itu harus ditingkatkan lagi untuk menempatkan orang-orang yang mempunyai integritas," ucap Trubus.

Sebelumnya, PP DMI memutuskan untuk memecat Wakil Sekjen DMI, Arief Rosyid. Pemecatan Arief disebabkan lantaran telah memalsukan tanda tangan Ketua Umum Jusuf Kalla dan Sekjen H Imam Addaruqutni. Arief memalsukan tanda tangan pimpinan DMI dalam sebuah surat terkait agenda undangan Kickoff Festival Ramadhan kepada Wakil Presiden Maruf Amin.

Surat bernomor 060.III/SUP/PP-DMI/A/III/2022, berisi undangan kepada RI 1 untuk menghadiri festival Ramadhan serentak di seluruh Indonesia. Kegiatannya, berupa pameran UMKM, kuliner halal, buka puasa bersama, dan berbagai kegiatan selama sebulan penuh Ramadhan.

Menurut ketentuan hukum pidana, untuk kasus pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah bisa dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidananya maksimal 6 bulan. Meski demikian, putusan akhir ada di tangan hakim pengadilan dalam menetapkan hukuman bagi kasus pemalsuan tanda tangan.



Contoh kasus pemalsuan tanda tangan adalah dari mantan staf Mahkamah Konstitusi, Masyuri Hasan di tahun 2011 yang dihukum satu tahun penjara dengan kasus pemalsuan tanda tangan panitera MK.