Kemenkumham Sulsel bersama KPU Koordinasikan DPT Lapas dan Rutan
Senin, 04 April 2022 - 23:38 WIB
loading...
Pihak Kemenkumham Sulsel dan KPU Sulsel berfoto bersama usai lakukan koordinasi terkait DPT warga binaan di lapas dan rutan lingkup Sulsel. Foto: Dok Kemenkumham Sulsel
A
A
A
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel ) melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) perihal Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas dan Rutan se-Sulsel. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Sulsel, Senin (4/4/2022).
Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak, mengatakan koordinasi ini dilakukan untuk memastikan para WBP memperoleh hak pilihnya pada saat Pemilihan Umum.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Sulsel Puji Mal Pelayanan Publik Barru
"Apresiasi kami berikan pada KPU atas inisiatifnya berkoordinasi terkait DPT lapas/rutan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami juga akan melakukan pendataan dan koordinasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota," kata Liberti.
Liberti juga mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong pendataan DPT WBP Lapas dan Rutan se-Sulsel dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilu. "Pendataan ini akan kami lakukan dari jauh-jauh hari sebelumnya sehingga dapat terdata di Sistem dengan cepat dan meminimalisir peristiwa yang tidak sesuai kaidah demokrasi," ucap Liberti.
Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak, mengatakan koordinasi ini dilakukan untuk memastikan para WBP memperoleh hak pilihnya pada saat Pemilihan Umum.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Sulsel Puji Mal Pelayanan Publik Barru
"Apresiasi kami berikan pada KPU atas inisiatifnya berkoordinasi terkait DPT lapas/rutan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami juga akan melakukan pendataan dan koordinasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota," kata Liberti.
Liberti juga mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong pendataan DPT WBP Lapas dan Rutan se-Sulsel dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilu. "Pendataan ini akan kami lakukan dari jauh-jauh hari sebelumnya sehingga dapat terdata di Sistem dengan cepat dan meminimalisir peristiwa yang tidak sesuai kaidah demokrasi," ucap Liberti.
Lihat Juga :
