BPJS Ketenagakerjaan Ajak Lembaga Terkait Lakukan Evaluasi Berkala Soal JKP
Selasa, 05 April 2022 - 16:38 WIB
loading...
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang pada 1 Februari 2022 yang lalu sudah bisa diajukan klaim manfaatnya oleh pekerja yang terkena PHK mendapatkan sambutan yang baik dari para pekerja.
A
A
A
JAKARTA - Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang pada 1 Februari 2022 yang lalu sudah bisa diajukan klaim manfaatnya oleh pekerja yang terkena PHK mendapatkan sambutan yang baik dari para pekerja. Terlihat dari pengajuan klaim JKP hingga 30 Maret 2022 yang mencapai 482 pekerja.
Namun selama dua bulan implementasinya, pemerintah merasa perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi, apalagi setelah diketahui masih terdapat mispersepsi dari pelaksana di daerah terkait administrasi yang tidak selaras dengan prosedur atau tata cara yang berlaku. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Kesehatan menggelar sosialisasi program sekaligus untuk meningkatkan pemahaman prosedur pengajuan JKP, Jumat (1/4/2022) yang lalu di Jakarta.
Berangkat dari laporan hasil kunjungan anggota Komisi IX DPR RI, beberapa temuan yang diperoleh di daerah selain terdapat ketidakseragaman pemahaman, juga terdapat kondisi di mana perusahaan enggan melaporkan kasus PHK bagi pekerja yang melakukan pelanggaran, dan kurangnya fasilitas pelatihan serta lowongan pekerjaan di daerah yang jumlahnya sangat terbatas.
Roswita Nilakurnia, Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK, menyampaikan dari data-data yang didapat melalui pengajuan klaim JKP di BPJAMSOSTEK dan websitesiapkerja.kemnaker.go.id, masih terdapat 99 pengajuan yang ditolak atau dinyatakan gagal. Sebanyak 80,8 persen kegagalan tersebut terjadi akibat tidak validnya dokumen bukti PHK kemudian diikuti oleh tidak lengkapnya dokumen data diri pekerja yang jumlahnya mencapai 8,1 persen.
"Melalui kegiatan hari ini, kami bersama-sama memberikan sosialisasi kepada para peserta kegiatan untuk dapat lebih memahami prosedur dan ketentuan pengajuan klaim JKP untuk meminimalisir terhambatnya pengajuan klaim dari pekerja," tutur Roswita.
Roswita menambahkan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendengarkan masukan dan tanggapan dari para petugas di lapangan yang berhadapan langsung dengan peserta yang mengajukan klaim. Harapannya bisa diperoleh informasi untuk dilakukan perbaikan agar pelayanan kepada peserta dalam mengajukan dan menerima klaim JKP bisa berjalan dengan baik.
Nihayatul Wafiroh, selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen akan terus melalukan upaya untuk mendorong dan mengoptimalkan peran Pemerintah dalam peningkatan kepesertaan dan pelayanan manfaat program JKP. Selain itu diharapkan BPJAMSOSTEK dapat mendukung Pemerintah dalam memberikan edukasi, meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan digitalisasi bagi masyarakat.
Lain lagi dengan Saleh Daulay, anggota Komisi IX DPR RI yang mengkritisi monitoring pemerintah terkait ketahanan dana program JKP. "Perlu ada simulasi antara dana yang tersedia dan berapa yang sudah digunakan agar dapat diperkirakan ketahanan dana program JKP, jangan sampai justru nanti malah menggerogoti DJS yang lain," tegasnya.
Sementara Timboel Siregar, Ketua Koordinator BPJS Watch lebih menitikberatkan pada regulasi yang bisa merugikan pekerja saat terjadi perselisihan PHK. Bahkan perlu juga dilakukan kajian bagaimana pekerja BPU dan PMI bisa ikut program JKP. "Ada potensi pekerja yang mengalami perselisihan PHK di-nonaktifkan oleh perusahaan, yang tentunya berakibat menjadi hilangya eligibilitas pekerja untuk bisa mendapatkan manfaat JKP," paparnya.
"Kami juga telah mempersiapkan kanal alternatif untuk informasi lebih lanjut mengenai program JKP ini," terangnya.
Kanal lain yang dimaksud Roswita antara lain melalui media publikasi cetak seperti brosur atau buku saku beserta poster dan banner. Kemudian media edukasi secara elektronik seperti penyediaan video penjelasan program dan tutorial pengajuan klaim JKP, serta melalui media sosial dan website resmi.
"Kami juga sediakan layanan penanganan komplain bersama Kemnaker melalui Layanan Bantuan Halo JKP dan Layanan Masyarakat 175," tambahnya.
Kegiatan yang dihadiri pula oleh Krisdayanti dan beberapa anggota lainnya dari Komisi IX DPR RI serta Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dilakukan agar sinergi antar lembaga dan pemerintah dalam menyukseskan implementasi program JKP dapat segera terwujud. Program JKP ini merupakan solusi bagi pekerja yang terkena PHK agar dapat segera bekerja lagi dengan memanfaatkan program JKP untuk masa depan pekerja dan keluarga yang sejahtera. CM
Namun selama dua bulan implementasinya, pemerintah merasa perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi, apalagi setelah diketahui masih terdapat mispersepsi dari pelaksana di daerah terkait administrasi yang tidak selaras dengan prosedur atau tata cara yang berlaku. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Kesehatan menggelar sosialisasi program sekaligus untuk meningkatkan pemahaman prosedur pengajuan JKP, Jumat (1/4/2022) yang lalu di Jakarta.
Berangkat dari laporan hasil kunjungan anggota Komisi IX DPR RI, beberapa temuan yang diperoleh di daerah selain terdapat ketidakseragaman pemahaman, juga terdapat kondisi di mana perusahaan enggan melaporkan kasus PHK bagi pekerja yang melakukan pelanggaran, dan kurangnya fasilitas pelatihan serta lowongan pekerjaan di daerah yang jumlahnya sangat terbatas.
Roswita Nilakurnia, Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK, menyampaikan dari data-data yang didapat melalui pengajuan klaim JKP di BPJAMSOSTEK dan websitesiapkerja.kemnaker.go.id, masih terdapat 99 pengajuan yang ditolak atau dinyatakan gagal. Sebanyak 80,8 persen kegagalan tersebut terjadi akibat tidak validnya dokumen bukti PHK kemudian diikuti oleh tidak lengkapnya dokumen data diri pekerja yang jumlahnya mencapai 8,1 persen.
"Melalui kegiatan hari ini, kami bersama-sama memberikan sosialisasi kepada para peserta kegiatan untuk dapat lebih memahami prosedur dan ketentuan pengajuan klaim JKP untuk meminimalisir terhambatnya pengajuan klaim dari pekerja," tutur Roswita.
Roswita menambahkan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendengarkan masukan dan tanggapan dari para petugas di lapangan yang berhadapan langsung dengan peserta yang mengajukan klaim. Harapannya bisa diperoleh informasi untuk dilakukan perbaikan agar pelayanan kepada peserta dalam mengajukan dan menerima klaim JKP bisa berjalan dengan baik.
Nihayatul Wafiroh, selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen akan terus melalukan upaya untuk mendorong dan mengoptimalkan peran Pemerintah dalam peningkatan kepesertaan dan pelayanan manfaat program JKP. Selain itu diharapkan BPJAMSOSTEK dapat mendukung Pemerintah dalam memberikan edukasi, meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan digitalisasi bagi masyarakat.
Lain lagi dengan Saleh Daulay, anggota Komisi IX DPR RI yang mengkritisi monitoring pemerintah terkait ketahanan dana program JKP. "Perlu ada simulasi antara dana yang tersedia dan berapa yang sudah digunakan agar dapat diperkirakan ketahanan dana program JKP, jangan sampai justru nanti malah menggerogoti DJS yang lain," tegasnya.
Sementara Timboel Siregar, Ketua Koordinator BPJS Watch lebih menitikberatkan pada regulasi yang bisa merugikan pekerja saat terjadi perselisihan PHK. Bahkan perlu juga dilakukan kajian bagaimana pekerja BPU dan PMI bisa ikut program JKP. "Ada potensi pekerja yang mengalami perselisihan PHK di-nonaktifkan oleh perusahaan, yang tentunya berakibat menjadi hilangya eligibilitas pekerja untuk bisa mendapatkan manfaat JKP," paparnya.
"Kami juga telah mempersiapkan kanal alternatif untuk informasi lebih lanjut mengenai program JKP ini," terangnya.
Kanal lain yang dimaksud Roswita antara lain melalui media publikasi cetak seperti brosur atau buku saku beserta poster dan banner. Kemudian media edukasi secara elektronik seperti penyediaan video penjelasan program dan tutorial pengajuan klaim JKP, serta melalui media sosial dan website resmi.
"Kami juga sediakan layanan penanganan komplain bersama Kemnaker melalui Layanan Bantuan Halo JKP dan Layanan Masyarakat 175," tambahnya.
Kegiatan yang dihadiri pula oleh Krisdayanti dan beberapa anggota lainnya dari Komisi IX DPR RI serta Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dilakukan agar sinergi antar lembaga dan pemerintah dalam menyukseskan implementasi program JKP dapat segera terwujud. Program JKP ini merupakan solusi bagi pekerja yang terkena PHK agar dapat segera bekerja lagi dengan memanfaatkan program JKP untuk masa depan pekerja dan keluarga yang sejahtera. CM
(srf)
Lihat Juga :
