Dibanding AS hingga Uni Eropa, Inflasi Pangan RI Relatif Stabil
loading...
A
A
A
JAKARTA - Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) mencatat inflasi pangan di dalam negeri relatif terjaga dan normal. Saat ini inflasi pangan di Indonesia berada di angka 2.6%.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mencatat angka itu relatif stabil dibandingkan negara-negara lain di dunia. Misalnnya, Amerika Serikat mencatat inflasi di angka 7,9%, Uni Eropa 7,5%, Turki 54,4%.
NFA, kata Arief, berupaya menjaga inflasi pangan guna menjaga ketahanan pangan nasional. Menuritnya, invasi Rusia - Ukraina berdampak pada komoditas pangan global, namun demikian Inflasi Indonesia masih terjaga dengan baik.
“Pemerintah berkomitmen untuk menjaga inflasi di kisaran 2-5% agar tidak memberatkan masyarakat," ungkap Arief, Jumat (8/4/2022).
Kenaikan harga pangan, lanjut Arief, secara global memang sudah terjadi sebelum satu bulan belakangan ini. Meski begitu, pemerintah terus mengambil langkah solutif untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri.
“Seperti hari ini memang kondisi di global demikian, kemudian solusinya apa. Nah solusinya ini gak bisa parsial, harus komprehensif dari seluruh stakeholder pangan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian pemerintah, kebijakan subsidi kepada produsen pangan untuk beberapa komoditas sudah dilakukan seperti subsidi jagung dan kedelai,” kata dia.
Menurutnya, kondisi pangan global saat ini mendorong Indonesia mengoptimalkan produksi di dalam negeri, sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan ketahanan ekonomi dengan menjaga ketahanan pangan, importasi sebagai alternatif dan pelengkap stok pangan jika produksi dalam negeri belum mencukupi.
Badan Pangan Nasional telah melakukan early warning system jika ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pada 9 komoditas pangan yang dikelola NFA berada di bawah batas normal melalui prognosa neraca pangan.
Misalnya, pada komoditas bawang merah yang sejak bulan lalu ketersediaan berada di bawah normal dengan harga tinggi hingga kenaikan 3,39% per minggu atau mencapai 35.395/kg. Arief menyebut, pihaknya melakukan pengamanan ketersediaan bawang merah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mencatat angka itu relatif stabil dibandingkan negara-negara lain di dunia. Misalnnya, Amerika Serikat mencatat inflasi di angka 7,9%, Uni Eropa 7,5%, Turki 54,4%.
NFA, kata Arief, berupaya menjaga inflasi pangan guna menjaga ketahanan pangan nasional. Menuritnya, invasi Rusia - Ukraina berdampak pada komoditas pangan global, namun demikian Inflasi Indonesia masih terjaga dengan baik.
“Pemerintah berkomitmen untuk menjaga inflasi di kisaran 2-5% agar tidak memberatkan masyarakat," ungkap Arief, Jumat (8/4/2022).
Kenaikan harga pangan, lanjut Arief, secara global memang sudah terjadi sebelum satu bulan belakangan ini. Meski begitu, pemerintah terus mengambil langkah solutif untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri.
“Seperti hari ini memang kondisi di global demikian, kemudian solusinya apa. Nah solusinya ini gak bisa parsial, harus komprehensif dari seluruh stakeholder pangan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian pemerintah, kebijakan subsidi kepada produsen pangan untuk beberapa komoditas sudah dilakukan seperti subsidi jagung dan kedelai,” kata dia.
Menurutnya, kondisi pangan global saat ini mendorong Indonesia mengoptimalkan produksi di dalam negeri, sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan ketahanan ekonomi dengan menjaga ketahanan pangan, importasi sebagai alternatif dan pelengkap stok pangan jika produksi dalam negeri belum mencukupi.
Badan Pangan Nasional telah melakukan early warning system jika ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pada 9 komoditas pangan yang dikelola NFA berada di bawah batas normal melalui prognosa neraca pangan.
Misalnya, pada komoditas bawang merah yang sejak bulan lalu ketersediaan berada di bawah normal dengan harga tinggi hingga kenaikan 3,39% per minggu atau mencapai 35.395/kg. Arief menyebut, pihaknya melakukan pengamanan ketersediaan bawang merah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan.