Dirjen Anggaran: BLT Minyak Goreng Demi Daya Beli Bukan Menjaga Inflasi
loading...
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Migor) bukan upaya untuk mengendalikan inflasi melainkan supaya menjaga daya beli. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata menegaskan, bahwa program pemberian Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Migor) bukan upaya untuk mengendalikan inflasi . Hal ini disampaikan pada Media Briefing BLT Migor secara virtual, Jumat (8/4/2022).
“Jadi (BLT Migor) supaya menjaga daya beli masyarakat kita terutama masyarakat miskin sehingga bisa merespons secara proper terhadap kenaikan harga-harga tersebut. Kita perlu program yang lain untuk mengendalikan inflasinya itu sendiri,” jelas Isa.
Pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) terus hadir melalui kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi serta membantu kelompok rentan, tidak mampu, dan dunia usaha, utamanya UMKM, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara.
Isa menyatakan, respons Pemerintah melalui BLT Migor ini tepat dan terukur meski rencananya hanya akan diberikan tiga bulan yakni April hingga Juni 2022 dengan masing-masing Rp100.000 per penerima per bulannya.
“Kita lihat apakah kemudian nanti sudah cukup untuk merespon kenaikan harga-harga yang saat ini terjadi. Ini setelah itu nanti kita akan evaluasi kembali,” tandas Isa.
Selain itu, Isa juga menjelaskan bahwa pemberian BLT Migor ini masih dalam jangkauan APBN 2022. Kebijakan pemberian tambahan bantuan sosial BLT Migor menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dianggarkan sebelumnya.
“Jadi (BLT Migor) supaya menjaga daya beli masyarakat kita terutama masyarakat miskin sehingga bisa merespons secara proper terhadap kenaikan harga-harga tersebut. Kita perlu program yang lain untuk mengendalikan inflasinya itu sendiri,” jelas Isa.
Pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) terus hadir melalui kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi serta membantu kelompok rentan, tidak mampu, dan dunia usaha, utamanya UMKM, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara.
Isa menyatakan, respons Pemerintah melalui BLT Migor ini tepat dan terukur meski rencananya hanya akan diberikan tiga bulan yakni April hingga Juni 2022 dengan masing-masing Rp100.000 per penerima per bulannya.
“Kita lihat apakah kemudian nanti sudah cukup untuk merespon kenaikan harga-harga yang saat ini terjadi. Ini setelah itu nanti kita akan evaluasi kembali,” tandas Isa.
Selain itu, Isa juga menjelaskan bahwa pemberian BLT Migor ini masih dalam jangkauan APBN 2022. Kebijakan pemberian tambahan bantuan sosial BLT Migor menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dianggarkan sebelumnya.
(akr)
Explore More