Bukan Ngutang, Begini Cara Sri Mulyani Penuhi Pendanaan Infrastruktur Rp6.445 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku memahami bahwa pekerjaan rumah (PR) pemerintah masih sangat banyak terkait infrastruktur yang membutuhkan pendanaan sangat besar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menunjukkan, bahwa kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam hal ini menyediakan Rp2.385 triliun atau 37% dari kebutuhan. Mengingat saat ini negara menghadapi pandemi, dimana APBN terpaksa dan dipaksa berpindah prioritas kepada masalah kesehatan dan bantuan sosial serta pemulihan ekonomi.

"Oleh karena itu jelas untuk meneruskan pembangunan tidak bisa bergantung pada APBN. Peran BUMN jelas juga penting dan swasta tentunya sangat menentukan," ungkap Sri Mulyani dalam Kunjungan Presiden dan Penandatanganan Perjanjian Induk antara INA dengan Hutama Karya pada Kamis (14/4/2022).



Untuk itu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan reformasi fiskal, dimana pihaknya akan terus memperbaiki sisi penerimaan, baik itu pajak, bea dan cukai, maupun PNBP, belanja yang makin berkualitas baik belanja pusat maupun daerah, dan sisi pembiayaan yang prudent serta inovatif.

"Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara juga terus melakukan transformasi di dalam menjaga kesehatan APBN sesudah melakukan tugas yang begitu berat dalam menangani pandemi COVID-19," beber Menkeu.

Dia menyebutkan, pengelolaan keuangan negara terus akan ditingkatkan termasuk dalam hal ini melakukan berbagai inovasi dalam mendukung peranan BUMN maupun peran swasta. KPBU sendiri adalah kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Sering di dalam kerja sama ini, peranan pemerintah melalui Kemenkeu dalam bentuk berbagai intervensi mulai dari project development fund maupun membuat skema yang memungkinkan investor tertarik melalui availability payment dan jaminan menjadi sangat penting.

"APBN meski sangat penting, tidak mungkin bekerja sendiri. BUMN memberikan kontribusi yang sangat penting, meski juga saat BUMN harus melakukan fungsi pembangunan, dibutuhkan injeksi modal dari pemerintah melalui APBN. BUMN dalam hal ini tetap perlu terus meningkatkan kapasitasnya, sehingga kemampuan untuk bisa memaksimalkan leverage dari neraca keuangannya tetap harus dimaksimalkan namun juga tetap bisa menjaga sustainabilitas keuangan mereka," terang Sri Mulyani.

Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang penting yang hari ini akan ditunjukkan melalui penandatanganan Head of Agreement adalah pendekatan melalui optimalisasi aset atau asset recycling. Khususnya untuk proyek infrastruktur existing dari BUMN yang sudah dibangun, atau sudah beroperasi atau brown field dengan menginjeksikan fresh money tapi tidak melalui APBN langsung, tetapi dari INA.

"Pembentukan INA adalah sebuah momentum penting di mana Indonesia mengembangkan creative financing selanjutnya, yaitu dengan membuat platform yang sangat kredibel untuk bisa bekerja sama dengan investor-investor dari berbagai sumber dengan tata kelola yang mengikuti standar internasional, maka kita mampu untuk menarik investment ekuitas yang bersifat jangka panjang. Yaitu melakukan investasi tidak untuk dilepas dalam jangka pendek," ungkap Sri Mulyani.



Dia menyebutkan, ini akan sangat menambah stabilitas bagi pembangunan Indonesia, karena bukan dalam bentuk utang maupun bukan dalam bentuk surat berharga jangka pendek.

"Keinginan investor untuk mengambil risiko bersama tentu perlu juga diberikan keyakinan, maka dari itu strategi co-investasi yang bisa meningkatkan modalitas investasi kita, terutama dana yang sudah dimasukkan di dalam INA menjadi pertaruhan kemampuan Indonesia untuk keseimbangan di satu sisi, yaitu meyakinkan investor mengenai tingkat risiko yang acceptable dan juga di satu sisi memberikan jaminan kepastian investasi," pungkas Mantan Direktur Bank Dunia itu.