APBN Cuma Bisa Biayai 30% Infrastruktur, Apa Solusi Pemerintah?

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama lima tahun belakang dalam pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, proporsi APBN tidak bisa menutupi pendanaan pembangunan infrastruktur.

"Realisasi APBN selama lima tahun secara konstan terus mengalami peningkatan yang diikuti dengan peningkatan Produk Domestik Bruto. Kendati demikian secara proporsi alokasi APBN hanya mampu memenuhi sekitar 30%," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).



Dia menjelaskan untuk menutup funding gap sebesar 70% tersebut diperlukan solusi alternatif agar tidak membebani APBN, yakni dengan melakukan skema kerja sama dengan badan usaha, serta skema lain bagi investor. Menurut dia sebagai penyedia layanan dasar percepatan infrastruktur tetap harus berjalan untuk mendukung pembangunan ekonomi disamping untuk menopang peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain meningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses lapangan kerja.

Sebagai infromasi, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB masih jauh dari standar internasional. Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas) tahun lalu tercatat, stok infrakstruktur Indonesia terhadap PDB meningkat dari 35% pada 2015 menjadi 43% di awal tahun 2019 lalu. Namun angka tersebut masih jauh dari rata- rata stok infrastruktur di negara-negara lainnya mencapai 70%.