Sandiaga Uno: Gernas BBI Serap 2 Juta Lapangan Kerja dan Sumbang 2 Persen Ekonomi RI
loading...
Pemerintah menargetkan transaksi pembelian produk dalam negeri (PDN) mencapai Rp500 triliun. Menparekraf, Sandiaga Uno mengajak untuk merealisasikan dan tidak hanya jadi pemberi harapan palsu (PHP) saja. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, Sandiaga Salahudin Uno optimistis, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ( Gernas BBI ) akan membuka 2 juta lapangan kerja baru. Bahkan, memberi tambahan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional sampai 2 persen.
Hal itu disampaikan Sandiaga yang juga Ketua Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) sekaligus Ketua Harian Gernas BBI, saat mendatangi pameran Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia atau Business Matching Tahap II, yang digelar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengan (Kemenkop UKM) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, sejak BBI diluncurkan 14 Mei 2020 lalu sampai Februari 2022, sudah tercapai 57 persen dari target 30 juta UMKM yang on-boarding ke marketplace pada akhir 2023, nah akhir tahun ini kita targetkan satu juta produk dan jasa akan terdaftar pada e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” kata Sandiaga Salahudin Uno, Selasa (25/4/2022).
Menurutnya, pihaknya optimis seluruh target-target itu dapat tercapai dengan kerja kerja semua pihak, apalagi sedikitnya ada 29 Kementerian Lembaga (KL) yang terlibat, bahkan 12 di antaranya adalah campaign manager, yang secara kontinu dan konsisten menggaungkan BBI.
Sandi mengungkapkan, Gernas BBI akan terus digelar secara bergiliran ke seluruh wilayah Indonesia. Hingga April 2022 Gernas BBI bahkan sudah dilaksanakan di Jambi, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau hingga Sumatra Barat. Berikutnya, Bangka Belitung direncanakan juga akan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Bagaimana tidak itu akan berkontribusi pada 2 juta lapangan kerja baru hingga pertumbuhan ekonomi nasional 1,7-2 persen dengan kerja sama dan kerja keras semua pihak, jadi optimis akan tercapai,” kata dia.
Optimis tercapai target Rp500 triliun, lanjut Sandi, aksi afirmasi BBI adalah kesempatan koperasi dan para pelaku UMKM untuk mengambil peluang usaha, mengingat kegiatan itu betul-betul berpihak kepada pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri.
Pemerintah dalam hal ini menargetkan transaksi pembelian produk dalam negeri (PDN) mencapai Rp500 triliun, dan potensi belanja BUMN terhadap PDN sampai dengan Rp420 triliun.
Komitmen pemerintah terhadap PDN hingga April 2022 ini diharapkan mencapai Rp483,2 triliun, sehingga dia optimis bisa mencapai target Rp500 triliun, mengingat deadline-nya pada 31 Mei 2022.
"Masih ada waktu, jadi mari kita realisasikan menjadi kontrak bukan hanya komitmen atau pemberi harapan palsu (PHP) saja,” tutur Sandiaga.
Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun.
Tercatat, ada 15 kementerian dan lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin. Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI
Lalu, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbud Ristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.
Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat jadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDN-nya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.
Sementara tingkat Kabupaten/Kota berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.
Business Matching dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementerian dan lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Sandiaga yang juga Ketua Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) sekaligus Ketua Harian Gernas BBI, saat mendatangi pameran Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia atau Business Matching Tahap II, yang digelar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengan (Kemenkop UKM) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, sejak BBI diluncurkan 14 Mei 2020 lalu sampai Februari 2022, sudah tercapai 57 persen dari target 30 juta UMKM yang on-boarding ke marketplace pada akhir 2023, nah akhir tahun ini kita targetkan satu juta produk dan jasa akan terdaftar pada e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” kata Sandiaga Salahudin Uno, Selasa (25/4/2022).
Menurutnya, pihaknya optimis seluruh target-target itu dapat tercapai dengan kerja kerja semua pihak, apalagi sedikitnya ada 29 Kementerian Lembaga (KL) yang terlibat, bahkan 12 di antaranya adalah campaign manager, yang secara kontinu dan konsisten menggaungkan BBI.
Sandi mengungkapkan, Gernas BBI akan terus digelar secara bergiliran ke seluruh wilayah Indonesia. Hingga April 2022 Gernas BBI bahkan sudah dilaksanakan di Jambi, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau hingga Sumatra Barat. Berikutnya, Bangka Belitung direncanakan juga akan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Bagaimana tidak itu akan berkontribusi pada 2 juta lapangan kerja baru hingga pertumbuhan ekonomi nasional 1,7-2 persen dengan kerja sama dan kerja keras semua pihak, jadi optimis akan tercapai,” kata dia.
Optimis tercapai target Rp500 triliun, lanjut Sandi, aksi afirmasi BBI adalah kesempatan koperasi dan para pelaku UMKM untuk mengambil peluang usaha, mengingat kegiatan itu betul-betul berpihak kepada pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri.
Pemerintah dalam hal ini menargetkan transaksi pembelian produk dalam negeri (PDN) mencapai Rp500 triliun, dan potensi belanja BUMN terhadap PDN sampai dengan Rp420 triliun.
Komitmen pemerintah terhadap PDN hingga April 2022 ini diharapkan mencapai Rp483,2 triliun, sehingga dia optimis bisa mencapai target Rp500 triliun, mengingat deadline-nya pada 31 Mei 2022.
"Masih ada waktu, jadi mari kita realisasikan menjadi kontrak bukan hanya komitmen atau pemberi harapan palsu (PHP) saja,” tutur Sandiaga.
Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun.
Tercatat, ada 15 kementerian dan lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin. Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI
Lalu, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbud Ristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.
Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat jadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDN-nya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.
Baca Juga
Sementara tingkat Kabupaten/Kota berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.
Business Matching dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementerian dan lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.
(akr)
Explore More