Deretan Hal Ini Bisa Ganggu Pemulihan Ekonomi RI, Sri Mulyani Was-was
Kamis, 19 Mei 2022 - 12:12 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kekhawatiran apa saja soal kondisi global yang bisa mengganggu momentum pemulihan ekonomi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa disrupsi supply dan konflik Rusia-Ukraina menyebabkan kenaikan harga komoditas, ketatnya kebijakan moneter dan likuiditas global. Hal ini dinilainya akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi .
Lebih lanjut Ia menerangkan, bahwa ada dampak terhadap perekonomian domestik yang patut diwaspadai. "Pertama, kenaikan harga komoditas global menyebabkan kenaikan inflasi domestik yang akan menurunkan konsumsi masyarakat, di mana konsumsi ini merupakan kontributor terbesar PDB, sehingga dapat mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Baca Juga: India Larang Ekspor Gandum, Harga Pangan Global Bakal Mendidih
Dia menyebutkan, bahwa ketatnya kebijakan moneter dan likuiditas global menyebabkan naiknya bunga utang (cost of fund) bagi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan korporasi. Dalam hal ini, APBN berfungsi sebagai shock absorber dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
"APBN mempertahankan daya beli masyarakat, kenaikan harga komoditas global tidak di-pass through ke harga domestik (administered prices) dan menjaga kecukupan pasokan bahan pangan dan energi dalam negeri," ungkap Sri Mulyani.
Tak hanya itu dijelaskan juga olehnya, APBN juga menjaga kesehatan keuangan Pertamina dan PLN dalam rangka mempertahankan stabilitas harga energi di dalam negeri.
Baca Juga: Imbas Inflasi, Wall Street Ditutup Melemah Khawatir Perlambatan Ekonomi Global
Sambung Menkeu mengungkapkan, bahwa kenaikan harga komoditas, dengan harga minyak dunia mencapai USD100 per barel sementara asumsi APBN USD63 per barel berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Tetapi, belanja negara tentunya juga naik secara signifikan.
"Belanja negara naik signifikan untuk alokasi kebutuhan peningkatan subsidi, kompensasi, dan peningkatan bansos, penyesuaian mandatory spending, dan penyesuaian dana bagi hasil," tambah Sri.
Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa kesehatan APBN harus dikembalikan. "Defisit harus tetap dalam batas aman di kisaran 4,50% PDB," pungkas mantan Direktur Bank Dunia itu.
Lebih lanjut Ia menerangkan, bahwa ada dampak terhadap perekonomian domestik yang patut diwaspadai. "Pertama, kenaikan harga komoditas global menyebabkan kenaikan inflasi domestik yang akan menurunkan konsumsi masyarakat, di mana konsumsi ini merupakan kontributor terbesar PDB, sehingga dapat mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Baca Juga: India Larang Ekspor Gandum, Harga Pangan Global Bakal Mendidih
Dia menyebutkan, bahwa ketatnya kebijakan moneter dan likuiditas global menyebabkan naiknya bunga utang (cost of fund) bagi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan korporasi. Dalam hal ini, APBN berfungsi sebagai shock absorber dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
"APBN mempertahankan daya beli masyarakat, kenaikan harga komoditas global tidak di-pass through ke harga domestik (administered prices) dan menjaga kecukupan pasokan bahan pangan dan energi dalam negeri," ungkap Sri Mulyani.
Tak hanya itu dijelaskan juga olehnya, APBN juga menjaga kesehatan keuangan Pertamina dan PLN dalam rangka mempertahankan stabilitas harga energi di dalam negeri.
Baca Juga: Imbas Inflasi, Wall Street Ditutup Melemah Khawatir Perlambatan Ekonomi Global
Sambung Menkeu mengungkapkan, bahwa kenaikan harga komoditas, dengan harga minyak dunia mencapai USD100 per barel sementara asumsi APBN USD63 per barel berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Tetapi, belanja negara tentunya juga naik secara signifikan.
"Belanja negara naik signifikan untuk alokasi kebutuhan peningkatan subsidi, kompensasi, dan peningkatan bansos, penyesuaian mandatory spending, dan penyesuaian dana bagi hasil," tambah Sri.
Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa kesehatan APBN harus dikembalikan. "Defisit harus tetap dalam batas aman di kisaran 4,50% PDB," pungkas mantan Direktur Bank Dunia itu.
(akr)
Lihat Juga :
