DPR Sebut Pelaksanaan New Normal Dorong Tingkat Konsumsi
Senin, 22 Juni 2020 - 13:28 WIB
loading...
Era new normal dorong peningkatan konsumsi masyarakat. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penyebaran wabah virus Corona (Covid-19) benar-benar memukul tingkat konsumsi masyarakat. Tulang punggung pertumbuhan ekonomi ini masih belum menunjukkan perbaikan di Kuartal II/2020 meskipun anggaran ratusan triliun telah digelontorkan pemerintah untuk jaring pengaman sosial (social safety net).
"Minimnya mobilitas publik menjadi salah satu penyebab stagnannya tingkat konsumsi masyarakat maka penerapan new normal di berbagai daerah di Indonesia akan menjadi kunci tumbuhnya tingkat konsumsi masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi kepada wartawan, Senin (22/6/2020).
(BACA JUGA: Menaker Berharap Geliat Ekonomi Jelang New Normal Ciptakan Kesempatan Kerja)
Dia menjelaskan pemerintah telah menyediakan anggaran hingga Rp203,9 triliun untuk berbagai program perlindungan sosial. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan sembako Rp43,6 triliun, Program Keluarga Harapan Rp37,4 triliun, Bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, Bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun. Selain itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp31,8 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon tarif listrik Rp6,9 triliun, hingga penyedian logistik Rp25 triliun.
"Alokasi anggaran untuk perlindungan sosial ini tidak hanya semata menjaga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di era pandemik, tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat agar roda pertumbuhan ekonomi juga berjalan. Namun sejauh ini efek anggaran ratusan triliun terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum terasa," katanya.
"Minimnya mobilitas publik menjadi salah satu penyebab stagnannya tingkat konsumsi masyarakat maka penerapan new normal di berbagai daerah di Indonesia akan menjadi kunci tumbuhnya tingkat konsumsi masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi kepada wartawan, Senin (22/6/2020).
(BACA JUGA: Menaker Berharap Geliat Ekonomi Jelang New Normal Ciptakan Kesempatan Kerja)
Dia menjelaskan pemerintah telah menyediakan anggaran hingga Rp203,9 triliun untuk berbagai program perlindungan sosial. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan sembako Rp43,6 triliun, Program Keluarga Harapan Rp37,4 triliun, Bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, Bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun. Selain itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp31,8 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon tarif listrik Rp6,9 triliun, hingga penyedian logistik Rp25 triliun.
"Alokasi anggaran untuk perlindungan sosial ini tidak hanya semata menjaga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di era pandemik, tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat agar roda pertumbuhan ekonomi juga berjalan. Namun sejauh ini efek anggaran ratusan triliun terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum terasa," katanya.
Lihat Juga :
