Demi Masyarakat yang Membutuhkan, Kartu Prakerja Akan Dievaluasi
Senin, 22 Juni 2020 - 21:16 WIB
loading...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengevaluasi Program Kartu Prakerja agar senantiasa mengupayakan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Langkah ini dilakukan demi menjamin supaya program Kartu Prakerja benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan belum tersentuh oleh jenis program pengaman sosial lainnya.
“Komite juga sangat mengapresiasi masukan, saran, dan kritik dari publik, atau semua pihak. Masukan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan Program Kartu Prakerja agar dapat diimplementasikan dengan semakin baik lagi,” ujar Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin, di Jakarta, Senin (22/6/2020).
Rudy menambahkan, seiring dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 dan upaya percepatan penanganannya yang mulai memasuki fase “kenormalan baru”, maka evaluasi terhadap Program Kartu Prakerja yang dilaksanakan saat ini sudah tepat. Supaya pada saat pembukaan gelombang empat dibuka dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
"Sampai saat ini, telah dilaksanakan tiga gelombang program Kartu Prakerja dengan jumlah pendaftar yang telah mencapai 11,2 juta dari 513 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan sudah terpilih sebanyak 680.918 peserta," katanya. ( Baca:Lebih dari Setengah Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja Tak Laku )
Dia mengatakan untuk menyesuaikan dengan arahan Presiden RI untuk memprioritaskan mereka yang penghidupannya terdampak pandemi Covid-19, maka komposisi peserta adalah sebagai berikut: pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 392.338 (58%), pencari kerja sebesar 244.531 (35%), pelaku UMKM sebanyak 7.396 (1%), dan pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan sebesar 36.653 (6%).
"Modul-modul pelatihan Kartu Prakerja dibuat sangat beragam berdasarkan tingkat kemudahan dan jenjang kompleksitas untuk menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan, profesi, sebaran geografis, dan minat peserta yang beragam. Sampai saat ini terdapat 3.805 jenis pelatihan dalam ekosistem Kartu Prakerja," katanya.
Saat ini, Program Kartu Prakerja pun sepenuhnya dilakukan secara daring (online) dan komposisi bantuan didominasi oleh aspek bantuan sosial (bansos), yang kemudian oleh Presiden RI Joko Widodo disebut menjadi semi-bansos. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020.
Program Kartu Prakerja, tergabung dalam Jaring Pengaman Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun dari total Rp110 triliun, dan ditujukan bagi 5,6 juta orang dengan mengutamakan pekerja yang terkena PHK, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19.
“Komite juga sangat mengapresiasi masukan, saran, dan kritik dari publik, atau semua pihak. Masukan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan Program Kartu Prakerja agar dapat diimplementasikan dengan semakin baik lagi,” ujar Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin, di Jakarta, Senin (22/6/2020).
Rudy menambahkan, seiring dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 dan upaya percepatan penanganannya yang mulai memasuki fase “kenormalan baru”, maka evaluasi terhadap Program Kartu Prakerja yang dilaksanakan saat ini sudah tepat. Supaya pada saat pembukaan gelombang empat dibuka dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
"Sampai saat ini, telah dilaksanakan tiga gelombang program Kartu Prakerja dengan jumlah pendaftar yang telah mencapai 11,2 juta dari 513 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan sudah terpilih sebanyak 680.918 peserta," katanya. ( Baca:Lebih dari Setengah Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja Tak Laku )
Dia mengatakan untuk menyesuaikan dengan arahan Presiden RI untuk memprioritaskan mereka yang penghidupannya terdampak pandemi Covid-19, maka komposisi peserta adalah sebagai berikut: pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 392.338 (58%), pencari kerja sebesar 244.531 (35%), pelaku UMKM sebanyak 7.396 (1%), dan pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan sebesar 36.653 (6%).
"Modul-modul pelatihan Kartu Prakerja dibuat sangat beragam berdasarkan tingkat kemudahan dan jenjang kompleksitas untuk menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan, profesi, sebaran geografis, dan minat peserta yang beragam. Sampai saat ini terdapat 3.805 jenis pelatihan dalam ekosistem Kartu Prakerja," katanya.
Saat ini, Program Kartu Prakerja pun sepenuhnya dilakukan secara daring (online) dan komposisi bantuan didominasi oleh aspek bantuan sosial (bansos), yang kemudian oleh Presiden RI Joko Widodo disebut menjadi semi-bansos. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020.
Program Kartu Prakerja, tergabung dalam Jaring Pengaman Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun dari total Rp110 triliun, dan ditujukan bagi 5,6 juta orang dengan mengutamakan pekerja yang terkena PHK, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19.
(uka)
Lihat Juga :
